“Program Revitalisasi” Ini Seperti Anomali Bagi Kraton Mataram Surakarta
IMNEWS.ID – SAMPAI akhir bulan Maret 2026 ini, revitalisasi di Kraton Mataram Surakarta diperkirakan baru berjalan sekitar setahun. Itu kalau dihitung dari awal revitalisasi bangunan menara Panggung Sangga Buwana, di tahun 2025. Di akhir tahun itu, bangunan ikonik simbol eksistensi yang menjadi ciri kraton maupun Kota Surakarta itu, diresmikan Menbud RI Fadli Zon dalam sebuah upacara di kraton.
Revitalisasi bangunan Panggung Sangga Buwana, merupakan pilihan yang strategis baik bagi kraton, bagi pemerintah dan warga lokal Kota Surakarta. Maknanya menjadi lebih strategis bagi pemerintah pusat di era Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Karena, uluran tangan pemerintah ini akan menjadi simbol multi makna yang melukiskan babak-baru hubungan antara representasi semua kraton dengan NKRI.
Sestrategis itu cara pemerintah/negara memandang dan mempertimbangkan pilihan untuk menguluran tangan dan memberi perhatian, kepada 50-an kraton se-Nusantara yang sudah terwadahi dalam DPP MAKN maupun FKIKN itu. Kraton Mataram Surakarta dipilih sebagai “prioritas isu revitalisasi”, karena punya nilai sangat penting dalam kelahiran NKRI, mengingat Kraton Surakarta yang pertama mengakui Kemerdekaan RI.
“Prioritas isu revitalisasi” tak hanya menyangkut soal kepada siapa prioritas bantuan revitalisasi, yang maknanya bisa berupa uluran tangan (perhatian) diberikan?. Tetapi juga efek psikologis dari strategi komunikasi, pembentukan opini tentang citra pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto itu, yang diperkirakan punya efek dalam meningkatkan kepercayaan publik.
Peningkatan kepercayaan publik tak hanya datang dari kalangan rakyat pada umumnya, tetapi juga dari elemen masyarakat adat kraton, kesultanan, kedatuan dan pelingsir adat se-Nusantara. Karena, setelah Kraton Mataram Surakarta menjadi maskotnya, ada belasan (14) lembaga masyarakat adat yang secara bersamaan juga mendapat “perhatian” pemerintah, berupa bantuan revitalisasi atau sejenisnya.
Program revitalisasi kraton-kraton se-Nusantara yang sedang berjalan serentak di beberapa lokasi di era pemerintahan Presiden Prabowo, seakan menjadi keniscayaan setelah 10 tahun era pemerintahan Presiden Jokowi. Karena, selama satu dekade pemerintah dipimpin Presiden RI ke-7 itu, menjadi era yang sulit bahkan langka bagi kalangan lembaga masyarakat adat kraton mendapatkan “perhatian” pemerintah.
Memang bisa dibenarkan, selama dua periode Presiden Jokowi memerintah, separonya berada pada masa sulit karena ada pandemi Corona. Tetapi, peristiwa “Insiden Mirip Operasi Militer (MOM)” di kraton pada 2017, terjadi agak jauh dari mulainya pandemi Corona meawabah di Nusantara. Tetapi, bisa saja berdalih karena ada wabah itu, sehingga ketika Gusti Moeng mengajukan revitalisasi kraton, tak “direspon”.
Soal “perhatian” pemerintah untuk “membantu” memelihara kraton-kraton memang sulit dikatakan “sama sekali tidak pernah ada”. Tetapi, karena urusan memelihara kraton “dianggap” bagian dari keperluan rakyat secara umum, maka pemerintah merasa harus menempatkan prioritas dalam membagi kemampuan keuangannya (APBN). Maka, dari periode ke periode, cara pemerintah melihat kraton timbul-tenggelam.
Walau dari periode seorang pemimpin ke periode pemimpin berikutnya sulit disebut “abai” atau tidak memperhatikan nasib kraton, itu karena ukurannya berbeda dan ada akibat situasi lain. Situasi lain itu adalah suasana politik kepartaian yang tak terasa (langsung/tidak) telah “mengikat” lembaga masyarakat adat kraton, ke dalam kontestasi dan aktivitas sosial-politik pada musim (Pemilu) lima tahunan.
Terlepas dari pengaruh “ikatan” arus sosial-politik tradisi lima-tahunan itu, sebenarnya negara/pemerintah bisa disebut “abai” atau tidak bertanggung-jawab bila diukur dari konsekuensi menjalankan amanat konstitusi. Khususnya bagi Kraton Mataram Surakarta ada Pasal 18 ayat 2, SKB Tiga Menteri dan Perpres No.29/1964. Ketiga regulasi itu mengatur “kewajiban” negara “memelihara” Kraton Surakarta.
Kini, di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, “perhatian” negara/pemerintah kepada 15-an kraton, termasuk Kraton Mataram Surakarta, di tahap pertama termasuk luar-biasa. Melihat perkembangannya, revitalisasi ini seperti sebuah anomali bagi Kraton Mataram Surakarta, ketika merujuk pada kewajiban konstitusional di atas. Karena NKRI adalah “anak kandung” yang pernah dilahirkan kraton pada tahun 1945.
Dalam sedikitnya dua kali pidato Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon saat berkunjung di Kraton mataram Surakarta, fakta-fakta konstitusional itu secara eksplisit diakuinya. Dan, dia mengaku telah mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk memastikan jalannya revitalisasi untuk Kraton Mataram Surakarta. Terlebih ada Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan, yang ditunjuk resmi dengan SK Kemenbud RI.
Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan telah ditunjuk secara resmi oleh Kemenbud RI dengan SK, sebagai Pelaksana/Penanggung-jawab Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Pariwisata Kraton Surakarta. Tujuannya, agar kraton kembali menjadi layak dan indah sebagai situs peninggalan sejarah dan budaya. Setelah itu, kraton agar jadi destinasi wisata handal dan terkenal secara regional, nasional dan internasional.
Ketika sudah menjadi destinasi wisata yang layak dan menarik, pengelolaan objek wisatanya diharapkan menghasilkan pendapatan dan memiliki potensi pembiayaan. Seterusnya, kalau kraton sudah mampu membangkitkan potensi penghasilannya, diharapkan bisa mandiri untuk melakukan pemeliharaan semua aset sejarah dan budayanya, serta bisa mencukupi kebutuhan rumah-tangga keluarga besarnya.
Hal terakhir pada kalimat di atas itulah yang menjadi tujuan utama Gusti Moeng, seperti sering diungkapkan di berbagai kesempatan memberi sambutan, terutama di dalam kraton. Bahwa, Kraton Mataram Surakarta harus swadaya, untuk mencukupi kebutuhan pemeliharaan seluruh aset budayanya, selain kebutuhan rumah tangga keluarga besarnya. Kraton harus mandiri, tidak boleh bergantung pada pihak lain.
“Saya selalu berusaha mengingatkan pemerintah, agar menjalankan kewajiban dan tugasnya secara konstitusional untuk merawat kraton. Saya juga selalu berusaha berkomunikasi dengan pemerintah, agar mulai memperhatikan kraton. Karena, kraton merupakan tapak sejarah peradaban. Sayang kalau dibiarkan semakin rusak. Di era Presiden Prabowo, saya mulai berkomunikasi dengan pak Menteri Fadli Zon”.
“Alhamdulillah, suara kami diperhatikan beliau. Malah Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan diberi tugas untuk mengawal revitalisasi, pengelolaan/pemanfaatannya. Kami hanya ingin, kraton bisa terus eksis sampai akhir zaman. Revitalisasi ini kami harapkan bisa membangkitkan kraton secara ekonomi, agar kraton bisa mandiri berswadaya. Sekarang memang perlu bantuan, tetapi jangan menjadi ketergantungan”.
“Kraton harus mandiri berswadaya, agar bisa menghasilkan biaya untuk pemeliharaan seluruh bangunan dan aset-asetnya yang lain, serta untuk kesejahteraan keluarga besar, termasuk abdi-dalem dan masyarakat adatnya. Kraton tidak boleh tergantung dari bantuan negara atau pihak lain. Karena, negara punya tanggung-jawab untuk memberi kesejahteraan seluruh rakyatnya,” ujar Gusti Moeng menjawab pertanyaan. (Won Poerwono – bersambung/i1)
