PB XIV Hangabehi dan Lembaga Kratonnya Berada di “Puncak Keprihatinan”
IMNEWS.ID – MASYARAKAT adat Mataram Islam Surakarta dalam berbagai elemen yang dikoordinasi Bebadan Kabinet 2004 dan dilindungi Lembaga Dewan Adat (LDA), nyaris tak pernah “istirahat” dari kerja-keras dan perjuangannya. Sejak mendukung jumenengnya Sinuhun PB XIII hingga Sinuhun PB XIV Hangabehi, tak pernah sepi dari “keprihatinan” hampir di berbagai bidang, bahkan kini sampai pada “puncaknya”.
“Puncak keprihatinan” yang dirasakan adalah bagian dari “tantangan” yang dihadapi keseluruhan masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. Bahkan mungkin juga dirasakan secara global oleh entitas masyarakat adat lain di Nusantara. Di seri sebelumnya sudah disinggung, tak semua bagian masyarakat adat mampu menghadapi “tantangan” perubahan zaman super modern, karena ada beberapa cara menyikapinya.
Cara atau ekspresi dalam menyikapinya bervariasi, ada yang pasrah apatis, keluar untuk mencari jalan sendiri, ada yang berusaha melawan membabi-buta dan ada yang arif dan bijak menyikapinya. Kini, di satu sisi ada ekspresi Bebadan Kabinet 2004 dan LDA bersama semua elemen pendukungnya yang sabar dan bijak, tampak “dilawan” ekspresi kelompok “sabrang” yang selalu viral di medsos menyikapi “tantangannya”.
Kini, ekspresi yang selalu memperlihatkan perlawan “membabi-buta” di medsos itu, sedang menghadapi “tantangan” riil adanya tuntutan audit penggunaan dana gibah dari pemerintah (2017-2023) atau lebih dari periode itu. Di sinilah bisa dilihat, mana bagian masyarakat adat yang bisa menyikapi “tantangan” perubahan di zaman super modern ini?. Karena, berkait dengan “kredibilitas” dan “akuntabilitasnya”.
Dengan kata lain, karena “kredibilitas” dan “akuntabilitasnya” diragukan, maka penilaian terhadap soal itu tentu berkait dengan sesuatu yang bukan haknya. Bila nanti ada temuan kerugian negara, tentu akan ada dalil perbuatan melawan hukum. Nah, di sinilah wujud nyata cara-cara sebagian masyarakat adat dalam menyikapi “tantangan” itu, yang tampak jelas sudah kehilangan sifat arif dan bijaksana.
Orang yang kehilangan kearifan dan kebijaksanaannya, pasti karena punya rasa khawatir menderita/kesusahan atau sudah tidak kuat mempertahankan kesederhanaan kalau tidak boleh disebut “penderitaannya”. Mereka yang memiliki cara bersikap seperti ini, berarti tidak sabar menghadapi tantangan dan ingin segera keluar diri dari “penderitaan” itu. Maka, “segala cara dihalalkan” untuk “mendapatkan”.
Kini, puncak tantangan yang dihadapi masyarakat adat sudah berada di depan mata dan mulai dirasakan. Di sini, semakin tampak jelas hasil dari seluruh proses cara menyikapi “tantangan” itu. Yaitu, ada bagian masyarakat adat yang “tidak tahan uji” dan berusaha mencari solusi untuk “menyelamatkan diri” atau “menghindari” ujian tersebut, agar tetap tercapai tujuannya mendapat “biaya eksistensinya”.
Dalam upaya mencari solusi dengan “menghalalkan segala cara” itu, tentu harus mengorbankan “kredibiltas” dan “akuntabilitasnya” sebagai pribadi bangsawan maupun dengan kelompoknya. Maka, ketika cara-cara mencari solusi dengan seperti itu, mereka tak ada bedanya dengan pihak-pihak yang selama ini berhadapan dengan hukum. Bahkan kualitas mereka lebih buruk dari yang tak punya gelar bangsawan.
Melalui ujian tantangan di awal pergantian tahta di puncak keprihatinan ini, menjadi semakin jelas bagi siapapun terutama publik secara umum untuk menilai. Mana pihak yang selama ini berjalan di “The right track”, berada di “The right place” dan menjadi “The right man”. Di sisi lain, ada sebagian yang telah “salah langkah”, atau bahkan memilih tujuan yang salah dan menggunakan cara yang salah.
Tetapi, Bebadan Kabinet 2004 di bawah naungan LDA akan terus mengawal Sinuhun PB XIV Hangabehi mencapai titik tuntas pencapaian tahtanya sampai jumenengan nata, tetap meyakini sikap dan perjalanannya berada dalam kearifan dan kebijaksanaan. Gusti Moeng yang didukung semua elemennya termasuk kalangan spiritual religi dan kebatinan, tetap di The rigt track, The right place dan bersama The right man.
Perjuangan dalam keprihatinan tak perlu menjadi halangan untuk terus dilakukan mengantar Sinuhun PB XIV Hangabehi sampai di “tujuan”. Karena itulah yang menjadi isi doa, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat adat yang kini elemen-elemennya tersebar sampai jauh dan luas lintas provinsi. Sikap sederhana dan kelugasan pribadi Sinuhun PB XIV Hangabehi di berbagai kesempatan bergaul, jadi modal riil.
Hal yang menjadi modal kuat sekaligus sebagai cara mengukur “kesetiaan” publik pada kebajikan, salah satunya ketika Sinuhun PB XIV melakukan perjalanan spiritual melalui shalat Jumat di sejumlah masjid peninggalan leluhur Dinasti Mataram. Karena sudah 15 kali jumatan dilakukan di sejumlah masjid peninggalan Mataram Surakarta di sejumlah daerah yang dikunjungi dalam “napak-tilas” leluhur.
Perjalanan spiritual di Masjid Agung Demak yang menjadi peninggalan leluhur Dinasti Mataram, Jumat (13/2/2026) dan juga di Masjid Kepatihan, Jumat (20/2), sisa peristiwa anarki PKI tahun 1949, menunjukkan bagaimana “kesetiaan” itu semakin tumbuh luas di mana-mana. Publik bisa melihat dengan cermat dan memberi simpati pada seorang pemimpin yang penuh sabar, sederhana dan berkapasitas.
Mungkin bukan kesetiaan seperti yang diperlihatkan para sentana dan abdi-dalem, tetapi “kesetiaan” pada kecintaan terhadap tokoh, lembaga dan masyarakat adatnya yang bisa menjamin terawatnya peradaban, lestarinya Budaya Jawa dan kelangsungan peradaban Mataram Islam Surakarta. Ini yang mungkin selama 3-4 dekade terakhir rapuh, elemen bangsa kehilangan identitas dan ingin kraton kembali berperan.
Memang, dalam konteks ketahanan budaya nasional, NKRI tak mungkin mengorbankan stabilitasnya karena sengaja atau tidak menelantarkan kraton-kraton di Nusantara yang pernah bersama-sama mendirikan republik pada 17 Agustus 1945. Artinya, budaya lokal dan kearifan yang dimiliki 60-an kraton, kesultanan, kedatuan dan pelingsir adat yang tersisa, sangat menentukan keutuhan dan ketahanan budaya bangsa.
Di sinilah peran dan posisi Kraton Mataram Surakarta, butuh seorang pemimpin dan masyarakat adat yang setia dan punya komitmen untuk menjaga kelestarian Budaya Jawa dan kelangsungan kelembagaan kraton, jauh ke depan. Sinuhun PB XIV Hangabehi dan kelembagaan Bebadan Kabinet 2004 beserta seluruh elemen masyarakat adatnya, yakin tetap setia pada komitmennya, walau bertahan dalam suasana keprihatinan. (Won Poerwono – bersambung/i1)
