Bebadan Kabinet 2004 Berlanjut, Mendampingi Tahta Sinuhun PB XIV Hangabehi
SURAKARTA – ERA baru kelembagaan Kraton Mataram Surakarta juga ditandai dengan hal lain lagi, selain yang sudah dijelaskan di enam seri artikel “Era Baru Perjalanan Kraton Mataram Surakarta, Mengikuti ‘Irama’ Republik” (iMNews. 7/2/2026). Hal lain itu adalah hadirnya sebuah lembaga baru, yang melengkapi 2 lembaga yang sudah ada.
Dua lembaga sebelumnya adalah Bebadan Kabinet 2004 dan Lembaga Dewan Adat yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng. Sedangkan lembaga baru yang kini sedang dituntaskan penyusunannya adalah Badan Pengelola Kraton (Mataram) Surakarta. Nama lembaga ini mirip dengan nama badan bentukan di zaman Orde Baru.
Hadirnya lembaga baru “BPKS” punya makna sendiri bagi perjalanan sejarah kraton ketika mampu menembus ruang dan waktu, hingga 200 tahun setelah pindah ke Ibu Kota Surakarta. Kemudian, hingga kini sudah 80 tahun mampu bertahan setelah “bergabung” ke dalam NKRI melalui momentum 17 Agustus 1945 dan yang diharapkan terus bertahan.
Selain keniscayaan hadirnya badan pengelola (seri dua), kraton juga sudah mendapat keniscayaan dengan hadirnya Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Lembaga Hukum Kraton (Mataram) Surakarta (LHKS). Kini, “BPKS” yang lahir di era Presiden Prabowo Subiyanto, juga punya momentum sejarah dengan perjalanan kelembagaan kraton.
Karena secara kebetulan pula, di saat kraton mulai mendapat perhatian pemerintah, bersaman dengan itu sedang berada dalam masa transisi pergantian tahta. Proses pergantian pemimpin memasuki masa transisi, setelah Sinuhun PB XIII wafat pada 2 November 2025. Senin (9/2) kemarin, baru saja lewat peringatan 100 hari wafatnya.
Semua keniscayaan atau fenomena “Nut zaman kelakone” itu, terkesan serba kebetulan di saat putra tertua PB XIII (alm) yang bernama GRM Suryo Suharto, diwisuda menjadi Pangeran Adipati Anom. Dan 13 November 2025 lalu, putra tertua yang sudah berubah menjadi KGPH Mangkubumi dan KGPH Hangabehi itu, menjadi Sinuhun PB XIV.
Dengan dukungan para perwakilan keturunan trah darah-dalem yang tergabung dalam “ormas khusus” Lembaga Dewan Adat (LDA) dan semua sentana serta abdi-dalem, KGPH Hangabehi sudah resmi menyandang gelar Sinuhun PB XIV (Hangabehi). Tinggal menunggu upacara jumenengan-nata yang bisa dilaksanakan di saat yang tepat.
Kini, di waktu yang bersamaan Kraton Mataram Surakarta telah mengalami dua peristiwa atau dua hal berbeda yang terjadi pada saat hampir bersamaan. Antara kedua hal itu bisa bersinergi dengan baik, sehingga memberi ruang “pertemuan” di antara beberapa hal dengan ideal pula. Sinergitas antara kraton dan pemerintah.
Dalam waktu singkat pada saat-saat kritis, transisi pergantian kepemimpinan telah berlangsung. Dan, memang ada dinamika gejolak yang bisa disebut “persaingan untuk merebut tahta”. Tetapi itu juga bisa dimaknai sebuah keniscayaan, ujian kesabaran bagi Sinuhun PB XIV Hangabehi, yang harus dihadapi saat tampil menggantikan tahta.
Menggelar upacara adat jumenengan nata, harus disiapkan baik-baik sejak jauh-jauh hari. Bukan di depan jenazah ayahnya yang mau dimakamkan. Itu sangat tidak elok. Itu bukan paugeran adat yang berlaku di Kraton Mataram Surakarta. Kami punya paugeran adat yang mengatur soal tatacara nglingsir keprabon”, ujar Gusti Moeng.
Pernyataan tandas GKR Wandansari Koes Moertiyah (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA), disampaikan di depan sejumlah wartawan, Senin siang (9/2/2026). Di depan pintu Sasana Handrawina seusai gelar peringatan 100 hari wafat Sinuhun PB XIII, dia mendapat pertanyaan tentang banyak hal yang sedang banjir di platform medsos.
Berkait dengan tema tulisan “Antara LDA, Bebadan Kabinet 2004 Plus dan Badan Pengelola Kraton”, Gusti Moeng juga menjelaskan saat ditanya para wartawan. Jawaban itu juga berkait dengan penjelasannya saat memberikan sambutan tunggal sebagai penutup ritual 100 hari wafat Sinuhun PB XIII, tentang eksistensi Bebadan.
Menurutnya, Bebadan Kabinet 2004 akan terus berlanjut saat tahta berganti Sinuhun PB XIV Hangabehi. Bebadan mungkin hanya berhenti orang-orangnya saja, karena sudah meninggal. Selama kraton menjalankan segala kegiatan adat dan membutuhkan tangan-tangan trampil dan setia pada adat, selama itulah bebadan tetap dibutuhkan.
“Mungkin hanya pergantian orang-orangnya saja, karena faktor usia. Atau, ditambah dan bisa dikurangi untuk menyesuaikan kebutuhan yang ditangani. Tetapi, hampir semua kegiatan adat yang kita jalankan selama ini, itu yang sejak dulu sudah ada. Dan itu yang harus kita jaga dan kita lestarikan sampai akhir zaman,” ujar Gusti Moeng.
Selain Bebadan Kabinet 2004 yang mungkin hanya berganti nama menjadi Bebadan Kabinet 2025/2026 dengan formasi sebagian besar sama, Gusti Moeng juga menjelaskan soal kehadiran lembaga baru. Lembaga Badan Pengelola Kraton (Mataram) Surakarta (BPKS), akan hadir bersinergi dengan Bebadan Kabinet 2004 dan Lembaga Dewan Adat. (Won Poerwono – bersambung/i1)
