Tuntutan Spiritual Kebatinan untuk Menunggu 100 Hari Wafat PB XIII
IMNEWS.ID – HITUNGAN 100 hari yang dijadikan pedoman untuk menentukan sikap, keputusan atau tindakan sering kita dengar melalui berbagai media. Terutama, saat ada peristiwa pergantian rezim pemerintahan di republik ini. Hitungan 100 hari itu, diasumsikan publik menjadi patokan progres jalannya pemerintahan baru.
Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-7 (Jokowi), informasi tentang hitungan 100 hari itu menjadi sering terdengar hingga bisa membentuk opini publik. Apalagi ditambah dengan penentuan hari “Rabu” yang menjadi lazim digunakan untuk mengeluarkan kebijakan/keputusan, yang semakin menambah kesan sakral “keduanya”.
Dalam beberapa kesempatan, Gusti Moeng (GKR Wandansari Koes Moertiyah) pernah “membahas” dua hal yang bersangkut-paut dengan “petung” dalam terminologi kalender Jawa itu. Karena, “petung” 100 hari dan urutan hari “Rabu” adalah angka dan hari yang seakan menjadi “keharusan” diambil untuk menjalankan atau menunaikan apapun.
Mengapa angka “100” (hari) dan “Rabu” selalu dijadikan sebagai kesempatan untuk menjalankan atau menentukan sesuatu?. Gusti Moeng dalam penjelasannya, dua hal itu selalu menjadi pilihan utama para tokoh pemimpin Mataram Islam, terutama selama 200 tahun Mataram Surakarta. Maka kemudian, dua hal itu lalu disebut “terbaik”.
Seratus hari yang biasa digunakan dalam menghitung peristiwa wafatnya seseorang, ternyata ada kalkulasi matematis teknis yang menyebutkan bahwa dalam usia 100 hari, semua hal yang berkait kubur jenazah sudah “mapan”. Di sisi lain, hitungan 100 hari secara spiritual dimaknai sudah melewati garis duniawi dan masuk antrean.
Hitungan 100 hari untuk peristiwa kematian, juga menjadi pedoman dalam spiritual religi untuk menggelar doa, tahlil dan yasin, urut dari 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1.000 hari. Tetapi khusus mengenai “100 hari” dan “Rabu” dalam terminologi riwayat kepemimpinan Mataram Surakarta, secara tegas dtunjukkan Sinuhun PB II.
Hitungan 100 hari bagi Sinuhun PB II (1727-1749) yang saat itu sudah didampingi Lembaga Kapujanggan, salah satu tokohnya Pujangga Kyai RT Jasadipoera I, berkait pertimbangan spiritual kebatinan saat memindahkan Ibu Kota Mataram di Surakarta. Ia menggelar ritual “wilujengan nagari” Sesaji Mahesa Lawung atau Sesaji Raja Wedha.
Ritual yang digelar 100 hari setelah 17 Sura Tahun Je 1670 atau 20 Februari 1745 itu, bertempat di batas spiritual kraton ujung utara, yaitu di “alas” (hutan) Krendawahana (kini Desa Krendowahono/Kecamatan Gondangrejo-Red). Harinya bisa diambil Senin atau Kamis, tetapi Ibu Kota Surakarta dideklarasikan Rabu Pahing.
Jadi, mungkin momentum “100 hari” dalam terminologi perjalanan usia manajemen pemerintahan dan hari “Rabu” disebut terbaik untuk menentukan/menjalankan sesuatu, kini banyak diteladani publik. Sinuhun PB II yang banyak memakai “petung” 100 hari dan mengambil hari “Rabu” itu, pasti juga meneladani para tokoh leluhurnya.
Pertimbangan secara spiritual kebatinan yang digabung dengan spiritual religi, tentu akan mengajarkan pada seseorang untuk mengendalikan diri, terutama emosinya. Rupanya, sifat-sifat dan cara-cara seperti itulah yang diteladani KGPH Hangabehi. Ia sedang diuji kesabarannya oleh berbagai tantangan untuk menuju “tahtanya”.
Melihat riwayat perjalanan spiritualnya yang sudah melewati 40 hari sejak wafat ayahandanya, Sinuhun PB XIII pada 2 November 2025, dia tampak bisa melewati dengan baik. Ia bisa mengendalikan dirinya, terutama emosinya, karena “ingin” melewati “tantangan” sampai genap 100 hari wafat ayahandanya, bersamaan datangnya “wahyu”.
Dalam terminologi Budaya Jawa, “wahyu” bisa dimaknai “keberuntungan” yang konotasinya lebih pada “kekuatan” yang tak kasat mata. Namun di alam modern, hal itu bisa memberi banyak makna atau mulsti tafsir, yang meliputi mikro dan makrokosmos. Termasuk, pengakuan dari publik secara luas yang melegitimasi.
Publik yang melegitimasi itu dicontohkan Kemenbud akhir-akhir ini, yang begitu intensif melakukan hubungan konstruktif ideal dengan kraton, termasuk KGPH Hangabehi melalui KGPH PA Tedjowulan. Sebagai tangan panjang pemerintah/negara, Kemenbud menaruh perhatian besar pada keterpurukan Kraton Mataram Surakarta.
Legitimasi publik juga diwakili Kadipaten Mangkunegaran saat menggelar tingalan wiyosan jumenengan KGPAA Mangkunagoro X, kemarin. KGPH Hangabehi hadir bersama rombongan, di antaranya ada Gusti Moeng, KPH Edy Wirabhumi dan sebagainya. Tak hanya tampil hangat bersama SP MN X, publik juga tertarik membahas “undangan”.
Undangan yang dikirim ke Kraton Mataram Surakarta, tertulis kepada “Sinuhun Paku Buwana XIV”. Bunyi alamat undangan ini menjadi perbincangan menarik publik, terutama kalangan warganet. Undangan dan komentar mereka semua sangat positif, yang jelas telah memberikan legitimasi kepada Sinuhun PB XIV Hangabehi. (Won Poerwono – bersambung/i1)
