Menyambut Tamu Penting Hanya “Berdaster”, Bukankah Perilaku ini Sangat “Melecehkan”?
IMNEWS.ID – KARENA rendahnya standar pengetahuan umum, terutama pengetahuan tentang tata-nilai paugeran adat dan berbagai hal dalam Budaya Jawa, benar-benar telah membuat “bias” cara pandang, sikap dan anggapan seseorang. Itulah yang belakangan semakin kelihatan dari ekspresi/pernyataan para oknum tokoh “seberang”.
Bagaimana nalar sehat seorang tokoh yang mengaku “bangsawan”, menyatakan bahwa Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang berbusana adat lengkap, naik ke setiap tangga Panggung Sangga Buwana dinilai telah melanggar aturan adat?. Padahal, menteri diantar Sinuhun PB XIV Hangabehi yang juga berbusana adat, untuk tugas penting.
Pernyataan-pernyataan kontradiktif semacam ini sudah sering kali terlontar bebas (vulgar) di berbagai kesempatan, seakan tanpa kendali. Selain langsung di depan pihak yang “dianggap” melanggar aturan, belakangan pernyataan “bias” itu malah disebar melalui platform medsos pribadinya, yang tentu bisa membuat publik bingung.
Inilah “bias” dari letak posisi tata-nilai aturan adat yang selama ini dipahami publik secara luas berlaku di lingkungan internal masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. Itu terjadi akibat ada kesenjangan antara (rendahnya) standar pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan tata-nilai adat yang dipahaminya.
Kalau analisis ini disimpulkan, terbentuk kalimat bahwa tidak setiap insan masyarakat adat di lingkungan internal Kraton Mataram Surakarta identik dengan paham dan patuh pada tata-nilai adat. Berikut, tidak setiap insan masyarakat adat di lingkungan internal kraton paham dan menguasai pengetahuan Budaya Jawa.
Ciri-ciri cara bersikap, bernalar dan berperilaku “bias” ini, memang semakin kelihatan dari tokoh atau pribadi yang sering tampil berekspresi di media platform pribadinya. Sebenarnya contohnya banyak, tetapi ada yang terlontar ke dunia maya begitu menonjol, yaitu “pernyataan bias” yang terarah pada Menteri Fadli Zon.
“Pernyataan bias” yang gencar ditudingkan lewat platform medsos pribadi itu ada awal-mulanya. Yaitu dalam peristiwa peresmian proyek revitalisasi bangunan menara Panggung Sangga Buwana yang digelar Bebadan Kabinet 2004, Selasa (16/12/2025). Sehabis menandatangani prasasti, Menteri Fadli Zon meninjau fisik yang diresmikan.
Sudah menjadi tradisi dalam sebuah aktivitas peresmian proyek fisik bangunan di lembaga manapun, selalu ada penanda sedikitnya dua hal penting. Yaitu menandai prasasti yang bisa menjadi salah satu bukti pencatatan secara administrasi, dan meninjau wujud fisik bangunan lama yang selesai dipugar atau bangunan baru.
Dalam rangka itulah Menteri Fadli Zon diantar Sinuhun PB XIV untuk melihat wujud fisik ruang bangunan menara Panggung Sangga Buwana yang sudah berubah mencolok citra visualnya. Perubahan wujud yang tampak mencolok pandang itu tak hanya dari luar, dari dalampun demikian. Bukan karena warna catnya, materialnyapun berganti.
Kesimpulan dari perubahan penampilan Panggung Sangga Buwana yang direvitalisasi dalam proses pengerajaan selama sekitar 10 bulan itu, dari sisi citra visual berubah mencolok, dan dari wujud material yang diinjak, diraba dan dicermatipun banyak berubah. Secara total, berubah menjadi baik, indah dan memenuhi “standar”.
Salah satu standar yang terpenuhi akibat revitalisasi itu, adalah standar keamanan yang sebelumnya “bahaya”, karena banyak material kayu anak tangga, pagar dan lantai yang keropos/lapuk. Faktor inilah yang ingin dilihat Menteri Fadli Zon, ketika diantar Sinuhun PB XIV Hangabehi masuk dan naik ke semua lantai menara.
Menteri Fadli Zon sangat paham dan menghormati atau “tau adat” sejak kali pertama masuk Kraton Mataram Surakarta di bulan Desember 2024. Terutama ketika hendak melihat dari dekat wujud fisik menara, sebelum memutuskan untuk “membantu” revitalisasi pada Januari 2025. Datang mengenakan busana adat lengkap, waktu itu.
Cara bersikap Menteri Kebudayaan kabinet Presiden Prabowo Subiyanto atau rezim pemerintahan yang “sudi” bersilaturahmi ke kraton pada “zaman” Bebadan Kabinet 2004, sungguh membuat banyak pihak “kesengsem”. Sebab, dari citra visual yang bisa dilihat publik, melukiskan sikap yang santun dan menghormati masyarakat adat.
Dalam posisi seperti itulah, Menteri Fadli Zon ketika diantar Sinuhun PB XIV Hangabehi melihat ruang dasar, meniti tangga dan mencermati tiap ruang dari lima lantai. Juga saat berkeliling teras melingkar menara di lantai lima. Untuk masuk-pun juga disertai syarat, diantar abdi-dalem yang membawa uba-rampe caos dhahar.
Kira-kira seperti itu gambaran seorang menteri saat meninjau objek fisik bangunan di kraton yang habis direvitalisasi. Kalau kemudian ada tokoh yang “menganggap” cara-cara seperti itu “melecehkan” karena melanggar paugeran adat, bagaimana pernyataan itu “tidak bias”?. Karena, tokoh yang menuding ternyata “tidak paham”.
Dugaan “tidak paham” tata-nilai paugeran adat akibat rendahnya standar pengetahuan di bidangnya, salah satunya bisa diukur dari pernyataan KP Budayaningrat. “Dwija” Sanggar Pasinaon Pambiwara di kraton ini, adalah tokoh “Lembaga Kapujanggan”. Dia punya kedekatan dalam beberapa hal dengan para kerabat, termasuk tokoh “seberang”.
“Jangankan Fadli Zon yang notabene pejabat menteri, apalagi ada kepentingan revitalisasi, abdi-dalem pecaosan yang bertugas di situ boleh-boleh saja. Asal, memenuhi segala syaratnya. Berbusana adat disertai uba-rampe caos dhahar, adalah syarat utama. Apalagi diantar Sinuhun PB XIV Hangabehi,” tandas KP Budayaningrat.
Sepanjang yang dicermati iMNews.id, apa yang dilakukan Menteri Fadli Zon bersama Sinuhun PB XIV Hangabehi, sangat memenuhi syarat dan menghormati adat. Lalu, mana yang lebih melecehkan adat, ketika ada beberapa “putri-dalem” hanya berdaster menerima tamu pejabat penting, bahkan main bola di halaman depan Sasana Sewaka?. (Won Poerwono – bersambung/i1)
