Kraton dan Aset-asetnya Jadi Target Berbagai Kepentingan
IMNEWS.ID – SAMPAI 9 Desember 2025 ini, masa berkabung atas wafatnya Sinuhun PB XIII sudah terhitung 37 hari menurut hitungan kalender Masehi. Ini berarti dalam dua atau tiga hari lagi sudah memasuki hitungan 40 hari sesuai hitungan kalender Jawa di bulan Jumadilakhir Tahun Dal 1959. Dan konfirmasi dari jajaran Bebadan Kabinet 2004 menyebutkan, Rabu (10/11) besok wilujengan 40 hari itu digelar.
Dari beberapa sumber yang dihubungi iMNews.id sampai Selasa (9/11) ini menyebutkan, upacara adat wilujengan peringatan 40 hari wafat Sinuhun PB XIII, akan digelar Rabu Legi (10/12) siang besok. Ritual wilujengan “kawandasadinten surud-dalem” Sinuhun PB XIII itu, akan digelar di “gedhong” Sasana Handrawina. Yang diundang hadir diperkirakan sekitar 300 orang, tetapi tanpa elemen Pakasa.
Beberapa sumber itu hanya menyebutkan, undangan sekitar 300 orang itu hanya dari kalangan prajurit, jajaran Bebadan Kabinet 2004, elemen abdi-dalem petugas “tugur”, Putri Narpa Wandawa dan anggota Pasipamarta. Tidak disebutkan ada “dhawuh” untuk Pakasa cabang, agar hadir dalam “pisowanan” wilujengan 40-an hari itu. Konfirmasi soal ini, diberikan Pakasa Cabang Kudus yang dihubungi iMNews.id.
Rencana upacara adat peringatan 40 hari wafat Sinuhun PB XIII yang akan digelar Bebadan Kabinet 2004 di Sasana Handrawina, Rabu siang besok, adalah satu sisi gambaran perkembangan terakhir dinamika yang terjadi di kraton. Yaitu dinamika di sekitar “persaingan” tampilnya pemimpin pengganti/penerus Sinuhun PB XIII, yang menurut paugeran adat tak ada tatacara persaingan, karena tak menganut cara itu.
Namun, faktanya suasana persaingan itu betul-betul muncul nyata antara calon di “seberang” yang “sangat diragukan” berbagai syarat dan keabsahannya di satu sisi. Di sisi lain, ada KGPH Hangabehi yang baru menjalani tahap “wilujengan” sebagai “Pangeran Adipati Anom”, yang memiliki semua keabsahan termasuk segala persyaratan adatnya. Suasananya, menjadi persaingan antara keduanya, terutama di dunia maya.
Bahkan, suasana persaingan itu benar-benar riil dilakukan pihak “seberang”, karena ada beberapa rangkaian peristiwa untuk bersaing agar mendapatkan eksistensi tahtanya. Beberapa peristiwa yang melukiskan terencana agar tampak “meyakinkan” sebagai lembaga, seolah-olah menjadi progres dinamika yang sungguh-sungguh. Cara-cara membangun opini publik ini, “beraroma” khas sekali dari kelompok tertentu.
Dari peristiwa upacara pelantikan untuk “jabatan” tertentu yang melibatkan seorang pejabat publik, terkesan untuk meyakinkan banyak pihak bahwa ada progres dari tahapan yang sudah dilalui. Peristiwa-peristiwa seperti ini, tampaknya menjadi cara meyakinkan publik atas sesuatu “fakta semu” yang dianggap sebagai “kebenaran”. Walau prosesnya tak sistematik, tetapi bisa dimaknai lain oleh publik.
Sampai di sini, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipahami publik secara luas. Pertama soal materi pesan yang disampaikan melalui platform medsos pribadi yang belakangan agak berbeda dengan sebelumnya. Karena, tingkat pengaruh pesan dalam rangka membangun opini publik lebih agresif dan tertata, yang bisa mengesankan seolah-olah realita. Padahal fakta materi pesannya, banyak yang dikesampingkan.
Fakta materi pesan yang dikesampingkan oleh opini yang terbentuk dan dianggap sebagai fakta riil itu, di satu sisi bisa dianggap sebagai sekadar “fatamorgana”. Tetapi, di sisi lain bisa dianggap menyiratkan gambaran potensi ancaman serius. Kalau di atas ada judul besar “Ancaman Serius Delegitimasi Terhadap ‘Tahta’ dan Lembaga Berbau Relawan”, maka terlihat ada dua hal penting yang sudah muncul.
Pertama, pola dan gaya kemasan informasi paltform medsos pribadi itu mirip-mirip isu yang belakangan sedang marak yang melibatkan kelompok yang menamakan diri “relawan”. Kemiripannya terletak pada cara-cara melukiskannya menjadi seolah-olah sebagai kebenaran fakta riil yang ada di lapangan (kraton). Cara-cara mengesampingkan fakta-fakta lain yang legal formal, juga menjadi ciri-ciri gayanya.
Kedua, mengenai potensi ancaman serius terhadap makna tahta dan proses tahapannya yang sudah diatur dalam konstitusi tidak tertulis paugeran adat. Ancaman berikutnya berupa delegitimasi, desakralisasi dan dekulturisasi terhadap lembaga Kraton Mataram Surakarta dan aset-asetnya Budaya Jawa intangible dan tangible. Kemudian ancaman “pengambilalihan” segala aset kraton, dalam dua kategori di atas.
Beberapa potensi ancaman terhadap objek-objek aset di atas, tampak selalu diupayakan di setiap “ketegangan” (pergolakan-Red) yang muncul di kraton dalam waktu yang panjang, hingga kini. Skenario delegitimasi, desakralisasi, demitologi dan dekulturisasi, menjadi cara-cara yang terus dilakukan langsung melalui oknum-oknum kerabat, maupun melaluli tangan panjang dalam berbagai bentuk dukungan.
Dengan melihat peristiwa “ontran-ontran” di tahun 2004, peristiwa “insiden mirip operasi militer 2017” kemudian “ontran-ontran” pergantian kepemimpinan 2025 yang sedang berjalan sekarang ini, yang memunculkan skenario di atas. Karena, beberapa tokoh yang “bergerak” dalam beberapa aksi sensasi di platform medsos pribadi, sudah terdeteksi “dimainkan” oleh “kelompok” yang terkoneksi pada oknum tertentu.
Karena diduga terkoneksi oknum pejabat rezim penguasa, maka lahirnya “persaingan” dalam proses pergantian kepemimpinan di Kraton Mataram Surakarta sekarang ini, telah menjadi kancah pertarungan politik. Oleh sebab itu, terlibatnya berbagai kepentingan dalam “persaingan” menuju tahta Sinuhun PB XIV ini, karena ada multi target tujuan, minimal kepentingan ekonomi dan pengaruh dukungan politik.
Ketika dianalisis lebih lanjut, ada tiga kepentingan yang sudah muncul dan bisa terdeteksi. Yaitu kepentingan ekonomi, pengaruh politik kepartaian dan kepentingan jangka panjang delegitimasi, desakralisasi, dekulturisasi dan demitologi kraton. Ketiga kepentingan di atas bisa bersamaan bergerak mandiri, melalui para tokohnya di depan atau belakang layar, tetapi bisa berkait satu-sama lain secara simbiosis.
Dengan pendekatan tiga kepentingan itu, bisa diidentifikasi tokoh-tokohnya yang terlibat langsung di depan atau di belakang layar, di antaranya dari generasi kedua PB XII. Kalau kepentingan ekonomi, jelas menjadi alasan para tokoh yang di belakang “tokoh utama”. Dia terus didorong untuk berkompetisi, padahal asal-usulnya “remang-remang” dan tidak sepenuhnya memahami ajang persaingan itu.
Kepentingan ekonomi itu bahkan sangat mendominasi sebagian besar yang terlibat, terutama para tokoh internalnya. Karena, mereka rata-rata tidak memiliki basis ekonomi produktif alias “pengangguran” yang hanya bisa hidup dari “proyek” dan bantuan (hibah) dari pemerintah. Mereka itu rata-rata tak memiliki pengalaman berorganisasi dan menjalankan/mengelola usaha produktif secara ekonomi, nol besar.
Sementara, orang-orang yang belakangan bergabung seperti tampak pada tayangan beberapa platform medsos pribadi, adalah para petualangan yang berbasis “relawan politik”, bukan relawan bencana yang “harum namanya” itu. Sebagian lagi para tokoh yang polos yang haus “gelar” dari kraton, tetapi bisa “disembelih” setiap saat. Sisanya, adalah para makelar politik tangan panjang politisi dan rezim penguasa. (Won Poerwono – i1)
