Ada 11 dari 40-an Cabang Pakasa “Menjawab”, Hanya 1 Tak Merespon
IMNEWS.ID -“GELAR perkara” (tabulasi) hasil jajak-pendapat sederhana yang dilakukan iMNews.id terhadap 11 cabang Pakasa aktif di antara 40-an pengurus cabang yang ada, hanya ada 10 pengurus (ketua/pangarsa) cabang yang menjawab pertanyaan. Satu cabang sama sekali tidak responsif, sementara ada beberapa lagi yang aktif tetapi kurang responsif dan sisa belasan cabang lama tidak aktif.
Dari empat pertanyaan yang diedarkan secara tertulis (melalui WA) seperti disebut dalam seri tulisan sebelumnya (iMNews.id, 24/11/2025), semua yang menjawab rata-rata memberi jawaban sangat meyakinkan. Tetapi, cabang yang belum terjangkau dan yang tidak responsif bukan berarti kurang atau tidak meyakinkan. Karena bisa memberi fakta sebaliknya, jika dilihat dari antusiasmenya rajin sowan ke kraton.
“Rajin sowan” ke kraton, dalam terminologi dukungan terhadap “kelayakan” KGPH Hangabehi untuk didukung menuju tahta Sinuhun PB XIV, presentasinya jelas lebih besar ke arah identik “mendukung” dibanding tidak. Persoalan ini mungkin hanya soal teknis saja, sehingga ekspresi penilaian, harapan dan dukungannya tidak bisa terwujud alam angka-angka hasil jajak-pendapat yang sangat sederhana ini ini.
Yang jelas, ada Pakasa Cabang Ponorogo, Cabang Trenggalek, Cabang Kota Madiun, Cabang Nganjuk, Cabang Pacitan dan Pakasa Cabang Ngawi untuk wilayah Jatim. Kemudian Pakasa Cabang Jepara, Cabang Kudus, Cabang Banjarnegara dan Pakasa Cabang Magelang (Jateng) serta Cabang Kota Bekasi (Jabar). Mereka mendapat pertanyaan jajak-pendapat karena proaktif dan menonjol dalam berbagai kegiatan di kraton.
Representasi “dukungan” juga tidak bisa diperlihatkan dari jajak-pendapat, karena memang tidak ada pertanyaan secara khusus untuk itu. Selain itu, ekspresi hubungan emosional antara warga Pakasa di hampir semua cabang dengan peristiwa dukung-mendukung, presentasinya bisa bervariasi dibanding masalah “ontran-ontran” yang rata-rata baru diketahui/didengar/dialami yang rata-rata tentu lebih besar.
Hal yang menarik dari jajak-pendapat terhadap sejumlah Pakasa (10) cabang aktif dan proaktif di berbagai bidang itu, adalah ekspresi “dukungan” mereka terhadap sosok KGPH Hangabehi. Dari jawaban 10 cabang Pakasa itu, rata-rata menganggap dia (lebih/sangat) layak tampil menjadi Sinuhun PB XIV. Bahkan, mereka semua menyebut dialah tokoh yang paling memenuhi berbagai syarat termasuk aturan paugeran adat.
“Suasana proses pergantian tahta kali ini disebut ‘panas’, karena dinamika sebuah persaingan memang begitu. Dan, peristiwa heboh (ontran-ontran) kali ini tidak seberapa dibanding pergantian tahta 2004. Saya tidak melihat secara langsung karena baru aktif di Pakasa tahun 2016, tetapi dua adik saya mengalami suasana itu. Ini hal baru yang langsung, tetapi sebelumnya sudah punya pengalaman”.
“Pakasa Cabang Ponorogo urun saran, seandainya masih bisa bermusyawarah untuk mencapai mufakat, lebih baik ditempuh jalan itu. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa, LDA (Lembaga Dewan Adat) harus tegak berdiri. Karena LDA memiliki kekuatan hukum dan otoritas untuk menegakkan segala aturan adat di internal kraton. Pakasa organisasi bersejarah dan sah secara hukum mendukung LDA,” ujar KP MN Gendut.
Ada lima poin jawaban Ketua Pakasa Gebang Tinatar Ponorogo yang bernama lengkap KP MN Gendut Wreksodiningrat, dari 4 pertanyaan yang diajukan. Salah satu jawaban menarik darinya, adalah penilaian bahwa “ontran-ontran” yang terjadi pada pergantian tahta 2025 kali ini lebih ringan dibanding yang terjadi 21 tahun lalu. Penilaian itu memang benar adanya, karena media ini punya catatan tentang itu.
“Pakasa Cabang Jepara termasuk saya pribadi, hanya pernah mendengar cerita soal pergantian tahta dan ‘ontran-ontran’-nya di tahun 2004. Baik dari berbagai sumber langsung maupun dari media. Tetapi, yang sekarang ini adalah pengalaman pertama, warga Pakasa seakan terlibat langsung. Kami semakin bertambah semangat untuk suwita di kraton. Tak kendor sedikitpun pengabdian kami melalui Pakasa”.
“Kami juga berharap, mudah-mudahan para Gusti dan sentana-dalem bisa menerima usulan dan saran dari para abdi-dalem untuk menjaga marwah dan martabat Kraton Mataram Surakarta. Dan berdasar berbagai pertimbangan, secara pribadi saya berpendapat, Gusti Behi (KGPH Hangabehi) yang berhak naik tahta. Beliau adalah putra tertua dan lampah-laku (labuh karya-Red)nya sudah teruji,” ujar KP Bambang.
Jawaban KP Bambang S Adiningrat (Ketua Pakasa Cabang Jepara) itu tentu menjadi hal menonjol di luar 4 pertanyaan yang diajukan dalam jajak-pendapat yang dilakukan iMNews.id. Selain itu, Pakasa Jepara berharap proses dan tatacara menuju tahta harus tetap dilaksanakan sesuai paugeran adat. Untuk itu, semua pihak harus bisa memahami dan menjalankan aturan ini, karena masa berkabung belum genap 40 hari.
Hal yang menarik di antara jawaban Pakasa Cabang Jepara, adalah mengenai istilah “Matahari Kembar” yang memang menjadi trend judul berita di berbagai media pada 21 tahun lalu. Persaingan antara Sinuhun PB XIII Hangabehi dengan Sinuhun PB XIII Tedjowulan waktu itu, menjadi “hot news” di berbagai media cetak dan elektronik (TV dan Radio). Di tahun 2004, media digital dari internet belum (resmi) lahir.
KP Bambang juga menandaskan sumbangan pemikirannya agar semua berpedoman pada hasil musyawarah besar (agung) kerabat, sebagai penentuan figur tokoh yang dinilai layak tampil sebagai Sinuhun PB XIV. Karena musawarah agung itulah adalah forum tertinggi yang sah dalam mendukung dan menjalankan semua aturan yang dimaksud dalam paugeran adat. Inilah yang sebenarnya bisa meredam konflik akibat perbedaan.
Sumbangan pemikiran menarik, datang dari Pakasa Cabang Kudus yang menjawab semua pertanyaan jajak-pendapat dengan 5 uraian penting. Selain itu ada penjelasan yang terbungkus dalam usulan pembentukan Majelis Penyangga Paugeran. Penjelasan dirangkum dalam tugas, tujuan dan usulan yang bisa diajukan majelis. Pakasa Kudus menyarankan Pakasa lebih baik diam dalam penentuan figur calon PB XIV yang layak.
“Saya tetap berharap Gusti Behi (KGPH Hangabehi) sebagai Sinuhun PB XIV. Tapi saya menyarankan agar Pakasa tidak masuk ke dalam rembug penentuan tahta. Harus tetap netral tetapi ‘teges’, tidak perlu memperhatikan isu yang berkembang di luar, tetap fokus pada tugas hakiki Pakasa. Kalau suasana membutuhkan, diperlukan membuat pernyataan sikap, bisa diwujudkan. Yang jelas, Pakasa tidak ikut bermain”.
“Pakasa tidak ikut berpolitik dalam persaingan tahta ini. Tetapi, harus mendukung saat Sinuhun sudah jumeneng nata dan menjalankan paugeran adat kelak. Terakhir, saya caos usul-saran, Pakasa melakukan tirakat budaya. Karena, ‘kamulyaning karaton gumantung marang kamulyan ati para abdine’. Waosan donga wilujengan kangge karaharjan kraton saget dipun tindakaken wonten papan piyambak-piyambak”.
Menurut KRRA Panembahan Didik Alap-alap Gilingwesi Singonegoro (Ketua Pakasa Cabang Kudus), inti pemecahan masalah konflik harus menempatkan Pakasa tetap menjadi fondasi kesetiaan, kesantunan dan keluhuran budaya. Pakasa jangan sampai terlibat atau bahkan ikut menciptakan “arena peperangan politik” persaingan. Selain itu, ada paugeran adiluhung untuk meluhurkan derajat Pakasa. (Won Poerwono – bersambung/i1)
