“Dikukuhkan” di Hadapan Maha Menteri KGPH Tedjowulan Selaku “Pjs” Sinuhun
SURAKARTA, iMNews.id – Dari musyawarah agung yang digelar perwakilan trah darah-dalem yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat (LDA), jajaran Bebadan Kabinet 2004 dan berbagai elemen masyarakat adat, KGPH Hangabehi “diumumkan” dan “dikukuhkan” sebagai “Adipati Anom”. Tinggal selangkah lagi, upacara adat “jumenengan nata” sebagai SISKS PB XIV, yang akan digelar setelah 40 atau 100 hari dari 2/11/2025.
Ada sekitar 250-an orang yang hadir menjadi saksi “deklarasi” sekaligus “pengukuhan” KGPH Hangabehi menjadi “Adipati Anom”, yang digelar di “gedhong” Sasana Handrawina, Kamis Wage, 13 November 2025 atau 22 Jumadilawal Tahun Dal 1959. Enam orang putra/putri Sinuhun PB XII menjadi saksi, dan GKR Timoer satu-satunya wakil putra/putri Sinuhun PB XIII yang datang belakangan, “menendang pintu” tanda “protes”.
Walau diwarnai sedikit ketegangan karena protes anak tertua Sinuhun PB XIII (alm) menjelang musyawarah agung berakhir, tetapi upacara adat “pengukuhan” Adipati Anom (calon Raja) Kraton Mataram Surakarta yang dimulai pukul 11.00 WIB terus berlanjut. Diiring rintik-rintik hujan, KGPH Hangabehi mengucapkan sumpah di bawah Alqur’an, disaksikan para sesepuh lintas elemen masyarakat adat hingga selesai tuntas.
“Ya, tadi sudah berlangsung musyawarah agung yang dihadiri para sesepuh dan perwakilan berbagai elemen masyarakat adat. Seperti perwakilan trah darah-dalem yang tergabung dalam LDA, utusan Pakasa cabang sebagai perwakilan ‘kawula’, Pasipamarta dan jajaran Bebadan Kabinet 2004′. Ada juga perwakilan putra/putri Sinuhun PB XII dan juga diundang putra/putri Sinuhun PB XIII. Kami semua bermusyawarah”.
“Dari hasil musyawarah, semua bersepakat untuk mendukung putra tertua KGPH Hangabehi untuk dikukuhkan menjadi Adipati Anom. Selain para perwakilan trah, pengukuhan juga berlangsung di hadapan Maha Menteri Panembahan Agung Tedjowulan, selaku pemegang jabatan sementara (Pjs) mengisi kekosongan. Karena, Beliau yang ditunjuk Kemenbud Fadli Zon yang saya baca tadi, berdasar SK Kemendagri (No.430-293 Tahun 2017)”.
“Berarti, tinggal menunggu upacara adat jumenengan-nata sebagai SISKS Paku Buwana XIV. Rencananya, bisa setelah peringatan 40-an hari atau 100-an hari dari wafatnya Sinuhun PB XIII. Sambil menata persiapan untuk itu. Yang jelas, kami berterima kasih, teman-teman media yang telah mengikuti perkembangan di kraton. Kami mohon doa-restu, agar semua tahapan nanti berjalan lancar,” pinta Gusti Moeng, siang tadi.
Berlangsungnya upacara “pengukuhan” juga disaksikan GPH Suryo Wicaksono selaku wakil dari putra/putri Sinuhun PB XII. Selain Gusti Moeng (GKR Wandansari Koes Moertiyah) selaku Pengageng Sasana Wilapa juga Pangarsa LDA dan Gusti Neno (GPH Suryo Wicaksono), hadir pula GKR Ayu Koes Indriyah, KGPH Puger dan tentunya KGPH Tedjowulan selaku “Pjs” Sinuhun dan Gusti Menul (GRAy Koes Suwiyah).
Dari kalangan Bebadan Kabinet 2004, tampak KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Eksekutif Lembaga Hukum Kraton (Mataram) Surakarta (LHKS) yang juga Pangarsa Pakasa Punjer. Sementara dari sekitar 40 “sesepuh” serta “pinisepuh”, tampak KPH Adipati Sangkoyo Mangunkusumo, KPP Wijoyo Adiningrat, KPP Haryo Sinawung Waluyoputro dan para sentana garap. Dari “Lembaga Kapujanggan”, hanya tampak KP Budayaningrat.
Dari urutan acaranya, diawali pembacaan surat dari Kemenbud Fadli Zon tertanggal 10 November 2025 oleh Gusti Moeng. Surat berdasar SK Kemendagri No.430-293 Tahun 2017 itu, mendorong upaya pelestarian dan pengelolaan Kraton Surakarta. Surat itu menunjuk Maha Menteri KGPH Tedjowulan sebagai untuk “mengisi kekosongan”, sekaligus menjadi saksi pengukuhan KGPH Hangabehi sebagai “Adipati Anom” (calon Raja).
“Jadi, urutannya begitu. Tetapi, setelah ada yang datang belakangan (GKR Timoer Rumbai) protes sambil menendang pintu. Karena merasa, yang mendeklarasikan diri sebagai PB XIV di depan jenazah ayahnya (iMNews.id, 5/11) itulah yang sah menggantikan. Karena suasana jadi ribut eyel-eyelan, saya memilih keluar, pulang,” ujar GPH Suryo Wicaksono menjawab pertanyaan para wartawan di depan Bangsal Smarakata.
Sementara itu, GKR Timoer yang dicegat para wartawan di depan Kori Sri Manganti Lor mengaku hadir di pertemuan (musyawarah agung) itu. Dia menyatak tidak bisa membenarkan peristiwa pengukuhan KGPH Hangabehi selalu “Adipati Anom”. Karena menurutnya. berdasar wasiat Sinuhun dan beberapa syarat lain, calon yang sah menggantikan adalah KGPH Purubaya yang sudah lebih dulu dikukuhkan sebagai Adipati Anom.
Perihal beberapa persyaratan lain yang disebut GKR Tiomer, sudah dibantah Gusti Moeng yang melayani wawancara dengan wartawan sebelum pernyataan GKR Timoer itu. Menurut Gusti Moeng, gelar Adipati Anom yang merujuk statusnya sebagai putra mahkota karena lahir datri seorang permaisuri yang bergela “GKR” (Asih Winarni), semuanya adalah hasil rekayasa. Wasiat Sinuhun PB XIII-pun dipertanyakan Gusti Moeng.
“Semua itu sudah gugur berdasar putusan MA (No.1950 K/Pdt/2022) yang dieksekusi PN Surakarta 8 Agustus 2024. Karena, penyelahgunaan SK Kemendagri tentang pembentukan bebadan itu gugur dengan adanya putusan MA dan eksekusinya. Dengan begitu, semua produk hukumnya juga gugur. Termasuk gelas GKR (status permaisuri) dan status putra mahkota (Adipati Anom-Red) itu,” tunjuk tanda Gusti Moeng menjelaskan.
Berlangsungnya musyawarah agung yang diwarnai “tendangan pintu” itu, sempat membuat suasana tegang dan sejumlah aparat polisi, termasuk Brimob, memberi perhatian khusus tugas penjagaannya. Tetapi, kehadiran aparat keamanan kali ini jauh lebih sedikit dan jauh lebih santai dibanding saat terjadi “insiden mirip operasi militer di tahun 2017, juga “gaya” pengamanan di saat Sasana Putra menggelar acara apapun.
Lukisan pelibatan aparat keamanan pada “ontran-ontran” kecil di separo proses “jumenengan nata” Sinuhun PB XIV kali ini, jauh berbeda atau ibarat “bumi dan langit” ketika dibanding suasana pengamanan Puncak ontran-ontra 2017″ dan “ontran-ontran suksesi” di tahun 2004. Suasana pengamanan di tahun 2004 sudah termasuk banyak, karena melibatkan 200-an personel, tetapi tadi hanya sekitar 100 personel gabungan.
Suasana pengamanan yang paling terkesan mengerikan hingga tepat disebut “mirip operasi militer”, terjadi pada puncak “ontran-ontran” di tahun 2017. Karena, personel polisi dikerahkan sampai 2 ribu orang dan tentara 400 orang. Sementara, jumlah semua jajaran Bebadan Kabinet 2004 yang bekerja di dalam kraton waktu itu, hanya sekitar 15 orang. Aparat (keamanan) telah “terprovokasi” dan tertipu saat itu.
Sementara itu, seusai wawancara para wartawan dengan Gusti Moeng iMNews.id sempat tanya-jawab singkat dengan KPH Edy Wirabhumi. Termasuk, mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi di gedhong Sasana Handrawina yang disebutnya hanya sebagai upacara adat “pengukuhan” sebagai “Adipati Anom”. Menurutnya, setelah itu tinggal menunggu saat yang tepat untuk menggelar upacara adat “jumenengan nata” SISKS Paku Buwana XIV.
“Nanti sambil menunggu perkembangan. Sekalian sambil menunggu proses hukum, karena akan ada beberapa perbuatan melawan hukum yang akan kami laporkan ke polisi. Yang melapor biar Gusti Behi (KGPH Hangabehi-red) saja,” ujarnya menjawab pertanyaan. Soal rencana jumenengan yang akan dilakukan pihak “seberang”, Sabtu (15/11) Pimpinan Eksekutif LHKS/Pangarsa Pakasa Punjer itu “belum menjawab”.
Isyarat sikap yang akan diberikan jajaran Bebadan Kabinet 2004 terhadap rencana “jumenengan” yang akan digelar calon pesaing, Sabtu (15/11), diungkapkan KPP Haryo Sinawung Waluyoputra. Wakil Pengageng Karti Praja ini berharap, Gusti Moeng (Pangarsa Lembaga Dewan Adat-LDA) bisa menggunakan kewenangannya, yaitu tidak mengizinkan “pihak luar” menggunakan Pendapa Sasana Sewaka jadi ajang penobatan (jumenengan).
“Saya juga berharap. Kejadian tahun 2017 tidak terulang lagi. Karena, upaya mengatasi persoalan keluarga seperti sekarang ini, hanya bisa kalah dengan campur-tangan pihak luar, apalagi menggunakan kekuatan aparat keamanan,” ujar sentana trah darah-dalem Sinuhun PB IX itu sebelum musyawarah agung berlangsung. Hingga kini belum ada komentarnya, perihal acara pengukuhan siang tadi yang berjalan lancar dan aman. (won-i1)
