Karena Menjadi Pemandu Arah Tokoh yang Jumeneng, Lembaga dan Publik Secara Luas
IMNEWS.ID – BERAKHIRNYA “Babaran” (angkatan) 42 siswa Sanggar Pasinaon Pambiwara di Kraton Mataram Surakarta, yang ditandai dengan wisuda terhadap 100-an “purnawiyata” (lulusan) tahun 2025 di Bangsal Smarakata beberapa waktu lalu, menjadi momentum positif bagi lembaga kraton, masyarakat adat dan publik secara luas. Sebab, peristiwa itu melahirkan isyarat terjadinya perubahan tegas ke arah yang baik.
Isyarat perubahan itu benar-benar terakumulasi dalam sebuah perencanaan yang bulat pada saat berlangsung upacara wisuda maupun proses “pendadaran” (ujian) akhir siswa. Tetapi, dalam beberapa kesempatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, isyarat itu sudah sering dilempar beberapa tokoh penting lembaga Sanggar Pasinaon Pambiwara, di antara KPH Raditya Lintang Sasangka dan KP Budayaningrat
KPH Raditya Lintang Sasangka dan KP Budayaningrat adalah dua tokoh penting di sanggar, karena peran, tugas dan fungsi masing-masing menjadi bagian dari “satu nyawa” yang bernama Kraton Mataram Surakarta. KPH Lintang, begitu akrab disapa, adalah Pangarsa “sanggar” merangkap dwija, dan KP Yus (KP Budayaningrat-Red) adalah dwija yang aktif di berbagai organisasi pelestarian Budaya Jawa di luar kraton.
Keduanya tak hanya fokus pada peran sesuai fungsi dan tugas pokoknya, namun juga sangat memperhatikan eksistensi lembaga sanggar dan langkah-langkah menjaga standar kualitas produknya. Dalam fungsi dan tanggung-jawab inilah, secara kelembagaan Sanggar Pasinaon Pambiwara mengeluarkan kebijakan baru dalam proses penerimaan siswa sanggar. Sebuah kebijakan baru yang memang sudah sepatutnya ditempuh “kraton”.
Isyarat yang sudah beberapa kali sebelumnya dilempar, di “Babaran 43” Sanggar pasinaon Pambiwara tahun 2025 ini, dilakukan seleksi bagi para calon siswanya. Seleksi dilakukan dengan tes melalui “on line” atau “daring”, dengan menyajikan 100 soal yang harus dijawab dalam waktu 90 menit, beberapa waktu lalu. Dari model seleksi ini, sanggar memastikan hanya 68 siswa baru yang lolos tes dan diterima.
Jumlah itu, disebut KP Budayaningrat sudah memenuhi quota atau setidaknya sudah mendekati jumlah ideal yang disesuaikan dengan kemampuan belasan dwija dan pamong yang mengajar dan mengelola aktivitas sanggar. Dengan kata lain, ketersediaan “dwija” dan pamong Sanggar Pasinaon Pambiwara kini, hanya bisa menjalankan proses belajar-mengajar optimal dan menjaga kualitas ideal, pada titik sekitar jumlah itu.
“Mencari ‘dwija’ yang benar-benar longgar segalanya dan mau berkorban mengabdi atau suwita di kraton demi pelestarian budaya, sungguh sangat sulit. Karena, selain kualitas kapasitas kemampuan penguasaan materi yang lengkap, masih dituntut dedikasi dan pengorbanan dalam ‘pasuwitan’. Padahal, dari sisi penghargaan (pendapatan), sangat jauh dibanding hasil dari bekerja di luar kraton”.
“Mencari dwija yang punya kelonggaran dalam beberapa hal dan kapasitas kemampuan sepenuh itu dari luar kraton, sudah langka. Karena, tidak ada lembaga lain yang bisa memproduksi dwija sesuai standar yang dibutuhkan kraton. Kalau ada, sangat mustahil mau berkorban dengan penghargaan yang sulit diandalkan. Dari sisi usia, kira-kira yang punya kapasitas kemampaun seperti itu hanya kalangan pensiunan”.
“Tetapi, apa bisa atau bersedia memenuhi tuntutan syarat yang satunya. Apalagi bagi kalangan usia muda. Mustahil ada yang bisa memenuhi beberapa kebutuhan ideal itu. Karena, produk pendidikan di bidang kebudayaan Jawa formal dan informal di luar kraton, sudah tidak ada. Apalagi memiliki penguasaan materi lengkap seperti produk sanggar. Jadi, hanya sanggar ini yang bisa diharapkan,” tandas KP Budayaningrat.
Dengan beberapa pertimbangan di atas, maka kebijakan yang dikeluarkan Sanggar Pasinaon Pambiwara melalui Babaran 43 tahun 2025 ini tepat sekali. Namun, bila melihat proses belajar di sanggar yang hanya dalam waktu 6 bulan itu, rasanya masih perlu proses belajar pendalaman yang tak terbatas waktunya. Atau, perlu dikombinasikan dengan pengetahuan yang pernah diperoleh di jenjang pendidikan akademik khusus.
Karena, dalam beberapa waktu setidaknya satu dekade ini, sanggar terkesan sedang mengejar misi dan tujuan untuk menghasilkan “dwija” dalam jumlah yang ideal. Sementara, demi kelangsungan Kraton Mataram Surakarta juga ada tuntutan yang sangat fundamental. Yaitu, kraton dan tokoh pemimpinnya tidak boleh lepas dari “lembaga kapujanggan”, atau harus selalu ada perpaduan antara Pandita “dan” Ratu.
Bila benar ada arah tujuan dan misi di atas, maka ketika dianalisis lebih lanjut, kebutuhan produk lulusan yang bisa diandalkan sebagai calon “dwija”, pasti ditempatkan sebagai kebutuhan jangka pendek dan menengah. Karena, lembaga kraton yang diharapkan bisa menjaga eksistensinya, juga sangat membutuhkan “lembaga kapujanggan” dalam waktu segera atau setidaknya dalam satu dekade ini bisa terpenuhi.
Kebutuhan jangka panjang, pasti juga sangat diharapkan bagi lembaga sanggar, lembaga kraton dan publik secara luas. Karena, bila sukses bisa memenuhi harapan lembaga sanggar dan lembaga kraton, akan ada efek terpenuhinya harapan publik, yaitu demi merawat peradaban, meskipun persentasinya masih (sangat) kecil dibanding medannya yang begitu luas. Tiga harapan itu, akan terwujud bila punya “lembaga kapujanggan”.
“Walau kraton sudah tidak punya Pujangga, itu tidak berarti tidak (boleh) ada ‘lembaga kapujanggan’. Tetapi kraton harus tetap punya ‘lembaga kapujanggan’. Untuk itu, kraton harus selalu menghasilkan para tokoh yang memadai untuk duduk dalam ‘lembaga kapujanggan’. Karena bidang tugasnya sangat luas, para tokohnya bisa diambil dari orang luar yang tulus dan ikhlas suwita di kraton,” ujar Ki Dr Purwadi.
Tokoh sejarawan yang punya kapasitas sebagai “Dalang Pro” untuk jenis sajian wayang klasik dan konvensiaonal “gagrag” Surakarta itu berharap, kraton akan selalu bisa melahirkan para tokoh ‘lembaga kapujanggan’. Karena, lembaga inilah yang akan ikut memandu arah perjalanan Kraton Mataram Surakarta, agar tetap eksis dan memberi sumbangsih nilai-nilai kepada kehidupan peradaban kini dan mendatang. (Won Poerwono-bersambung/i1)
