Jadi Ajang ‘’Menagih Janji’’ Wali Kota Gibran Rakabuming
SOLO, iMNews.id – Dalam sepanjang sejarah NKRI lahir (1945) hingga kini, baru Partai Golkar yang memberanikan diri membuka perjalan sejarah para Pahlawan Nasional melalui sebuah forum sarasehan yang digelar DPD Partai Golkar Surakarta. Pembicara tunggal peneliti sejarah dari Lokantara Jogja, Dr Purwadi, dihadirkan untuk mengungkap sejarah 10 tokoh Pahlawan Nasional asal Sala atau Surakarta yang disodorkan panitia dalam sarasehan yang digelar di aula kantor DPD setempat, Senin malam (29/11).
‘’Ini sudah jadi niat dan janji saya ketika dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar kali kedua. Niat saya ingin meluruskan sejarah, agar tidak selamanya membuat generasi penerus terus-menerus salah berpersepsi. Terutama terhadap tokoh-tokoh dari lingkunga Keraton Surakarta, apalagi sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional’’.
‘’Selain itu, sebagai upaya sosialisasi atau mengenal lebih jauh, karena banyak nama tokoh pahlawan yang dijadikan nama jalan, nyaris tidak diketahui asal-usul dan latarbelakang ketokohannya oleh kalangan generasi muda. Kita ikut berdosa, kalau kalangan generasi penerus kita, terus-menerus meyakini sesuatu yang tidak lurus, atau bahkan tidak mengenal sama sekali,’’ tegas RM Koes Rahardjo, Ketua DPD Partai Golkar Surakarta, baik saat memberi sambutan pembukaan sarasehan maupun saat menjawab pertanyaan iMNews.id, kemarin.
Dalam sambutannya, RM Koes Rahardjo yang juga bernama KPHA Purbodiningrat menyebutkan, kalangan generasi muda, bahkan yang sudah dewasa seumurannya, diyakini banyak yang tidak tahu siapa sebenarnya para pahlawan nasional yang jumlahnya ada 160-an orang itu. Bahkan, pahlawan nasional asal Solo atau Surakarta, banyak yang tidak tahu asal-usulnya, termasuk apa jasa-jasanya sehingga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Di mencontohkan nama Arifin yang digunakan sebagai nama jalan di utara Balai Kota Surakarta, ternyata banyak yang tidak tahu jatidiri dan jasa-jasa tokoh itu. Juga nama Gajah Suranto, Mayor Kusmanto dan banyak lagi nama-nama yang ternyata bagi masyarakat Solo sendiri sangat asing, padahal telah lama menjadi nama-nama jalan di Kota Budaya ini.
Tetapi sayang, sarasehan yang mulainya mundur lebih sejam dari undangan pukul 18.30 itu, tak memiliki banyak waktu untuk berbagi banyak informasi sejarah dan mengupas-tuntas hal-hal yang dianggap perlu penjelasan dan pelurusan sisi kesejarahannya. Ketua DPD Partai Golkar dalam sambutannya, begitu juga Dr Purwadi ketika menjadi nara sumber, harus mengakhiri upayanya berbagi hasil penelitian sejarah tentang Surakarta yang secara khusus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Dari lima penanya yang ditawarkan Aris Munandar (Wantim DPD Partai Golkar Surakarta) selaku moderator kepada sekitar 100 peserta sarasehan, akhirnya hanya mucul tiga penanya di satu-satunya sesi yang bisa diwujudkan. Di antara tiga penanya itu, justru minta kepada Wali Kota Gibran Rakabuming untuk membangun monumen patung H Samanhudi (tokoh Pergerakan Nasional), ada juga yang minta agar tiga sungai kecil di Kecamatan Laweyan dibersihkan dari limbah (Batik-Red), bahkan mengusulkan beberapa nama lain dari peristiwa ‘’Pertempuran 4 Hari di Solo’’ sebagai pahlawan.
Menjawab itu semua, yang menjadi bagian Dr Purwadi nyaris tidak ada yang bisa dijawab, kecuali soal tatacara pengusulan nama tokoh menjadi pahlawan, yaitu dengan adanya nota akademis (seminar ilmiah) dan harus bukan keluarga yang mengusulkan di antaranya sejumlah tatacaranya. Wali Kota Gibran Rakabuming yang datang terlambat, lebih menekankan upaya pengendalian pandemi dan pemulihan perekonomian kota dalam sambutannya.
Sambil berjalan meninggalkan lokasi sarasehan, ketika diwawancarai para awak media dan ‘’ditagih’’ soal pembersihan tiga sungai dari limbah serta pembuatan patung, Wali Kota menegaskan dirinya meperhatikan saran dan masukan itu. Tentang usulan KRT Hendri Rosyad Wrekso Puspito agar Wali Kota menginisiasi pengembalian status (Provinsi) Daerah Istimewa Surakarta (DIS), Wali Kota berjanji akan mengikuti saja aspirasi itu.
‘’Tadi waktu saya ungkapkan usulan itu, beliau berkata ingin mengikuti saja. Saya berharap, beliau menginisiasi upaya pengembalian Daerah Istimewa Surakarta itu. Karena, status provinsi daerah istimewa itu hak masyarakat di seluruh Solo Raya, atau yang pernah masuk wilayah eks Karesidenan Surakarta,’’ ujar KRT Hendri kembali menegaskan apa yang disampaikan secara spontan kepada Wali Kota Gibran. (won)
