Menghadapi Dualisme yang Terulang, Kraton Surakarta Hanya Perlu Ketegasan
SUKOHARJO, iMNews.id – Gelar “Sarasehan Nasional Pemersatuan Hati Trah dan Kawula Mataram” di kompleks makam bekas reruntuhan Kraton Mataram Islam Kartasura, Minggu siang (26/4), menyadarkan publik secara luas yang selama ini belum banyak memahaminya. Ada sentuhan donga wilujengan, tahlil dan dzikir Sinuhun Amangkurat Jawi (IV) digelar di pendapa makam, jadi tema silaturahmi perekat antar trah.
Komunitas Pamerti Budaya Catur Sagatra selaku penyelenggara sarasehan yang menghadirkan empat pembicara, siang tadi. Pembicara pertama yang tampil adalah Gusti Moeng (Pengageng Sasana Wilapa/Ketua LDA Kraton Mataram Surakarta), GBPH Yudaningrat (adik Sultan HB X), Prof Dr Teguh Supriyanto (Unnes) dan Ki Aryo (Ketua komunitas). Sarasehan dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen.
Memanfaatkan kesempatan sebagai pembicara, Gusti Moeng yang disebut moderator (RNGt Singgih Iswardani) punya banyak kapasitas dalam CV-nya itu, mengungkapkan perkembangan situasi dan kondisi terakhir di Kraton Mataram Surakarta. Beberapa hal yang diungkapkan, sedikit flash-back ke suksesi di tahun 2004, untuk menyebut lahirnya Lembaga Dewan Adat (LDA) yang kini punya legal standing hukum final.
“Seperti yang kita ketahui semua dari media yang beredar, kami memang sedang menghadapi riak-riak dari peristiwa persaingan dalam pergantian tahta. Peristiwa tahun 2004 terulang lagi. Mudah-mudahan di Kraton Jogja tidak terjadi hal seperti itu. Dan perlu diketahui, karena Kraton Jogja menggunakan jalur politik, maka Sultan HB X yang jadi Gubernur DIY. Sedangkan Surakarta menggunakan jalur hukum”.
“Maka, kini yang diperkuat dalam proteksi kelembagaannya. Itu kami tempuh, karena sebelumnya kraton hanya dianggap sebagai lembaga budaya saja. Jadi, Lembaga Dewan Adat yang menjadi payung hukum kraton, baru selesai tuntas di tahun 2024. Kini sudah ada keputusan hukum tertinggi dan final, melalui putusan MA. Jadi, LDA berhak melindungi dan mengelola semua aset kraton,” ujar Gusti Moeng menjelaskan.
Berkait dengan itu pula, Gusti Moeng menyebut riak-riak yang terakhir terjadi saat ini sedang diselesaikan melalui jalur hukum, dan tidak lama lagi diharapkan selesai. Diakui, dirinya sangat sadar telah mendapat tugas dan tanggung-jawab demi keberlanjutan trah. Kalau semua sadar mendapat gelar dan kedudukan serta menjalankannya penuh tanggung-jawab, sebenarnya tidak akan terjadi “grejegan”
Gusti Moeng juga menyinggung soal peran kraton-kraton se-Nusantara yang menjadi modal utama mendirikan NKRI. Dirinya adalah putri Sinuhun PB XII “grat” ke-16 kalau dihitung dari Sinuhun Panembahan Senapati. Kraton Mataram Surakarta masih punya “Departemen Kasentanan” yang bisa berfungsi sebagai “Paranpara Nata” dan Parankarsa Nata”, yang menghasilkan “Sabda Pandita Ratu” selain “Sabda Ratu”.
“Jadi, ora isa sakkarepe dhewe. Tahta itu diberikan. Kecuali kalau mau bikinm kraton sendiri. Saya pernah mengingatkan Sinuhun (PB XIII-Red), yen arep manut garwane (priyantun-dalem-Red), ya kondur dateng Sragen mrika. Kita harus mengingatkan yang salah. Jangan ikut-ikutan berbuat salah. Sekarang, Mataram sudah jadi 4. Itu sudah cukup. Jangan sampai tercera-berai lagi,” pintanya.
Sementara itu, adik Sultan HB X, GBPH Yudaningrat yang mendapatkan kesempatan berbicara kedua, panjang-lebar diungkapkan banyak hal, baik soal Catur Sagatra secara umum, maupun perbandingan hal khusus antara Kraton Jogja dan Surakarta. Menurutnya, Surakarta masih tergolong baik dan aman-aman saja. Akan bisa segera diatasi kalau ada ketegasan (kelembagaannya-Red) di dalamnya, tetapi Jogja berat.
“Saya dan beberapa sederek sengaja pilih mundur. Karena yang kami hadapi Bintang Maha Putra, yang tentu akan “dibantu” tentara. Peran kami sudah diganti orang baru. Sementara, Sultan hanya punya anak wanita, para putri-dalem. Itu saja, pernah ada pertanyaan, apa Sultan tidak boleh diganti seorang wanita seperti kerajaan di Eropa? Padahal, kita ‘kan kerajaan Islam,” jelas GBPH Yudaningrat. (won-i1)
