Setelah 21 Tahun, Rekonsiliasi Total dan Tuntas Itu “Masih Cita-cita”
IMNEWS.ID – KALAU peristiwa pembagian bingkisan zakat-fitrah Lebaran 2026 di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, Rabu (18/3) itu, disebut sebagai berbagi rasa persaudaraan dan cinta-kasih di antara semua yang bernaung di dalam Bebadan Kabinet 2004, memang idealnya demikian. Dalam hubungan kekeluargaan masyarakat normal, apalagi masyarakat adat Mataram Surakarta, ya seperti itu ekspresinya.
Dalam ekspresi kekerabatan yang penuh suka-cita dan kasih-sayang, siang itu, sangat proporsional karena lebih terasa kebersahajaan yang natural. Bukan pura-pura atau dibuat-buat. Porsinya pas, tidak dilebih-lebihkan dan tidak berlebihan. Ketika melihat ekspresi natural, proporsional dan ideal seperti itu, menjadi terbayang bagaimana praktik berbaginya kelompok yang selama ini “berseberangan”?.
Dan ekspresi satu di antara dua kelompok berseberangan yang paling aktual terjadi di awal era tahta Sinuhun PB XIV Hangabehi ini, secara tidak langsung telah menjawab pertanyaan mendasar yang muncul sejak “ontran-ontran 2004”. Karena, baik internal masyarakat adat yang terbelah akibat “pilihan dan dukungannya” terhadap salah satu tokoh penerus tahta, maupun publik secara luas, punya “harapan sama”.
Harapan masyarakat adat yang terbelah maupun publik secara luas di luar kraton yang bersimpati pada masing-masing tokoh yang didukung, bisa “menghapus” atau membuat pendapatnya kembali “nol” dari yang pernah diputuskan di tahun 2004. Artinya, sikap beda dalam pilihan dan dukungan itu tidak perlu diberlakukan lagi setelah lewat, kemudian kembali pada hubungan harmonis seperti sebelumnya.
Kalimat di atas adalah harapan dan cita-cita ideal banyak orang, di lingkungan yang dibenarkan paugeran adat sebagai penerus tahta Kraton Mataram Surakarta, maupun di antara kelompok yang beda dukungan (berseberangan). Dengan asumsi, bahwa idealnya secara mendasar tiap insan (berbudaya Jawa), lebih mengedepankan kerukunan dan hubungan antar saudara/keluarga yang harmonis penuh kasih sayang.
Tetapi, hal ideal di atas mungkin menjadi tantangan paling berat untuk diwujudkan semua yang telah “berseberangan” pada peristiwa pergantian tahta 2004. Karena faktanya, dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu tidak seperti yang dicita-citakan dan diharapkan. Bahkan, selama 21 tahun kemudian sejak 2004 atau pada pergantian tahta 2025 ini, yang “berseberangan” itu tetap ada, walau “berubah”.
Selama 21 tahun berjalan setelah “ontran-ontran” 2004, Kraton Mataram Surakarta dilanda peristiwa yang mengguncang silih berganti. Guncangan dari yang halus, sedang hingga hebat, ternyata bukan sekadar proses mencari kesesuaian untuk menuju rekonsiliasi nyata, ideal, final dan tuntas seperti yang diharapkan banyak orang. Melainkan proses finalisasi penegakan paugeran adat yang diperjuangkan.
Proses ini, seperti sulit mereduksi “kecikil-kerikil kecil” yang mengganjal dan membuat finalisasi penegakan paugeran adat tidak lancar. Karena, yang menjadi standar ukuran ideal, adalah kembalinya harkat, martabat dan kewibawaan Kraton Mataram Surakarta. Dalam rangka ideal inilah, dinamika yang terjadi sangat tajam fluktuatif, karena pengaruh resistensi eksternal terhadap kraton juga besar.
Kraton yang pernah menggugat Pemprov Jateng ke PTUN karena menahan bantuan hibah APBD (2011) dan “menang”, menjadi contoh “kerikil-kerikil kecil” yang mengganjal finalisasi penegakan paugeran adat. Karena di situ, menjadi ekspresi resistensi kekuasaan untuk menghindari kewajiban mewujudkan SKB Tiga Menteri dan Perpres No. 29/1964. Di situlah contoh perjuangan mengembalikan wibawa kraton mulai terwujud.
Seperti dijelaskan pada seri sebelumnya (iMNews.id, 20/3), dinamika yang terjadi selama 21 tahun telah merubah peta “kelompok” yang ada dalam masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. Pada intinya, ada tiga bagian atau kelompok masyarakat adat akibat “ontran-ontran” 2004. Yaitu kelompok yang setia pada perjuangan menegakkan paugeran adat, kelompok “mana hadap” (semaunya) dan kelompok “pasif”.
Selama 21 tahun itu, dinamika yang terjadi telah merubah peta “kelompok” itu, dan pada dasarnya masih ada tiga kelompok besar. Yaitu kelompok yang setia untuk terus berjuang menegakkan paugeran adat, yaitu untuk mengembalikan wibawa, harkat dan martabat kraton yang dipimpin Gusti Moeng. Hampir selama itu pula, posisi Sinuhun PB XIII membangun kelompok “mana hadap” atau yang berjalan “semaunya”.
Dalam waktu yang lumayan panjang itu, harapan dan cita-cita terwujudnya kerukunan (rekonsiliasi) total, final, ideal dan tuntas diekspresikan dengan berbagai dinamika. Karena tajam dan kerasnya dinamika situasi yang terjadi, maka cita-cita dan harapan itu seperti hanya tinggal harapan saja. Karena, masyarakat adat yang terbagi menjadi tiga kelompok itu, selama 21 tahun hingga kini masih seperti itu.
Sebagai kelengkapan ilustrasi, selain kelompok pengikut setia yang semakin berkembang menjadi besar dan matang dalam menghadapi tantangan, kelompok “mana hadap” yang pernah “dipimpin” Sinuhun PB XIII masih eksis dan juga berkembang dinamis. Karena faktanya, tokoh yang berada di “seberang” itu telah “dinobatkan” menjadi “penasihat” sebuah ormas wilayah Jateng, malah didukung “Wakil Bupati”.
Walau sejak 2 November 2025 sudah tidak “dipimpin” Sinuhun PB XIII (alm), tetapi kelompok “seberang” terus melakukan konsolidasi, walau dalam perjalanan waktu jati dirinya semakin terbongkar dan terungkap ke publik. Ada aib sang “GKR” dan “putra mahkotanya” yang “terpaksa” diungkap terbuka ke ranah publik, karena tak mampu mengendalikan ambisi menyimpangnya (sesat), akibat tak punya standar etika.
Sampai pada level itu, sebenarnya sudah melewati batas normal bagi orang-orang normal, terlebih bagi kelompok masyarakat yang mengaku “bangsawan” dan berbudaya Jawa. Tetapi, karena sejak awal langkahnya “mana hadap” dan standar etikanya rendah, maka mereka tidak akan tahu “rambu-rambu pembatas” itu. “Mana-hadap” adalah pemain bola yang asal menendang bola, tak paham ke mana bola dimasukkan?
Ketidak-pahaman bermain bola terlukis dalam aktivitas “buzzer” yang direkrutnya untuk membanjiri informasi “sesat” di medsos. Karena, cara-cara itu berarti telah membawa persoalan dan aib diri dan keluarganya ke luar lingkungan adatnya, dan menjadi konsumsi publik. Dengan menempuh cara itu, mereka tidak sadar telah “bunuh diri pelan-pelan”, karena sanksi sosial akan diterima dalam waktu panjang.
Sedangkan “kelompok” atau bagian ketiga, adalah kerabat dan masyarakat adatnya yang menjadi “abstain” atau apatis, yang memilih cara menjauh dari segala aktivitas di kraton dan “diam”. Dari 35 putra/putri-dalem Sinuhun PB XII, banyak yang menjadi bagian kelompok ketiga dan kelompok kedua (seberang). Tetapi, tidak punya daya dukung legitimatif kelompok seperti yang dimiliki Gusti Moeng.
Daya dukung legitimasi berbagai elemen masyarakat adat yang dipimpin Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa/Ketua LDA, sangat fantastis dan luar biasa. Dan inilah peta posisi kelompok masyarakat adat dalam dinamika perkembangan terkini di kraton. Dalam posisi seperti ini, rupanya “rekonsiliasi” ideal itu masih jadi “cita-cita”. Apalagi, Gusti Moeng punya ungkapan pesimistik, “Yen gelem…”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
