Harus Mulai Mengisi Sasana Pustaka, untuk Anak-cucu 100 Tahun Lagi
IMNEWS.ID – SEBELUM lembaga Kraton Mataram Surakarta benar-benar punya unit kerja (departemen) yang resmi dan secara khusus menjalankan tugasnya di era Sinuhunn PB XIV ini, artikel ini mungkin kelak ada manfaatnya. Prinsipnya, semua aktivitas kelembagaan dan para tokohnya di era kepemimpinan Sinuhun PB XIV Hangabehi, tidak boleh ada yang terlewatkan untuk diabadikan sebagai dokumen sejarah.
Kalau mulai Sinuhun PB XI (1939-1945) intensitas pencatatan mulai berkurang, apalagi zaman PB XII (1945-2004) “tanpa carik-dalem” dan lebih parah lagi di zaman PB XIII (2004-2025) yang “tanpa” aktivitas kelembagaan itu, sebaiknya tidak terulang atau berlanjut di era Sinuhun PB XIV Hangabehi. Aktivitas “abdi-dalem carik” untuk mencatat dan membukukan semua peristiwa dan tokohnya, harus ada.
Saran dan harapan itu setidaknya sudah diungkapkan dua tokoh yang dilihat kapasitasnya sudah sangat layak duduk di “Lembaga Kapujanggan” Kraton Mataram Surakarta. Keduanya adalah KPH Dr Raditya Lintang Sasangka dan KP Budayaningrat, masing-masing adalah ketua dan dwija Sanggar Pasinaon Pambiwara di kraton. Kedua tokoh ini yang merasakan ada sesuatu yang “hilang” sejak PB XI, XII dan XIII.
Karena keduanya berkecimpung di bidang edukasi gaya dan versi kraton yang dekat sekali dengan Sasana Pustaka (perpustakaan), maka sangat dirasakan ada referensi yang kurang dari periode tiga pemimpin Mataram Surakarta itu. Baik sebagai bahan ajar, pembanding, kelengkapan dan keberlanjutan pengetahuan tentang kebudayaan dan sejarah kraton. Keduanya berharap, lembaga “Carik-dalem” diaktifkan lagi.
Keduanya juga setuju, kraton harus memiliki pencatatan/pembukuan sejarah mengenai tokoh (pemimpin) dan peristiwanya secara mandiri. Karena, tradisi itu sudah pernah berjalan cukup lama, baik sejak kraton memiliki Pujangga-dalem maupun ketika hanya diteruskan oleh “Carik-dalem”. Kraton sangat membutuhkan catatan dokumentatif tentang sebagai kelanjutan perjalanan sejarahnya, untuk anak-cucu.
Penulis (iMNews.id) yang sempat berdiskusi dengan keduanya mencacat, saran dan harapan keduanya sangat penting dan urgen karena positif dan idealistik. Karena, pada zaman generasi anak-cucu 100 tahun lagi misalnya, Sasana Pustaka atau kraton harus memiliki koleksi dokumen pencatatan sejarah kelanjutan perjalanan Mataram Surakarta selengkap mungkin. Tetapi, kraton tidak boleh mengandalkan media massa.
“Betul. Jangan mengandalkan aktivitas media-massa untuk mendapatkan referensi sejarah sesuai keinginan dan kebutuhan kraton. Karena, media-massa punya keperluan berbeda dari yang diperlukan kraton. Di zaman PB XI, selama PB XII dan XIII sangat minim dokumen perjalanan sejarah dari dalam, harus menjadi pengalaman dan pelajaran yang baik. Artinya, jangan terulang di era Sinuhun PB XIV ini”.
“Media massa hanya untuk pembanding atau referensi, boleh. Datanya akan makin valid kalau banyak sumbernya. Tetapi, jangan mengandalkan media-massa. Karena sudut pandangnya berbeda dengan keinginan dari dalam (kraton), yang hanya akan mendokumentasi perjalanan sejarahnya. Kalau dari dalam, pasti disertai sengkalan (candra/surya-sengkala),” ujar KP Budayaningrat menjawab pertanyaan iMNews.id.
Ketika mencermati saran dan harapan kedua tokoh “Lembaga Kapujanggan” kraton itu, memang terasa penting dan ideal jika era kepemimpinan Sinuhun PB XIV Hangabehi ini dijadikan momentum “kebangkitan literasi”. Yaitu kembali mengaktifkan lembaga “Carik-dalem” atau pencatatan perjalanan sejarah, tokoh dan peristiwanya. Karena, Sasana Pustaka membutuhkan naskah dokumen untuk edukasi generasi 100 tahun kelak.
Saran dan harapan ini sangat masuk akal, karena generasi anak-cucu bangsa pada 50-100 tahun lagi, pasti membutuhkan penelitian untuk mendapatkan data-data guna keperluan studinya. Termasuk, studi penelitian tentang perjalanan sejarah Kraton Mataram Surakarta dari zaman ke zaman, yang harus tersaji di perpustakaan kraton atau Sasana Pustaka. Perpustakaan kraton harus memiliki dokumen lebih lengkap.
Sasana Pustaka, adalah satu-satunya fasilitas tempat belajar bagi publik secara luas untuk kepentingan edukasi bangsa yang kini dimiliki kraton. Karena, kompleks “ndalem” Kepatihan yang selama 200 tahun menjadi pusat kegiatan administrasi eksekutif “negara” Mataram Surakarta, justru dimusnakan “bangsanya” sendiri di balik Clash ke-II 1949. Awal yang keliru fatal dalam mendirikan sebuah bangsa.
“Kekeliruan” fatal saat proses pendirian bangsa (NKRI) di Nusantara ini, jika didahului dengan upaya “menghapus” jejak sejarah melalui pembakaran/pemusnahan kompleks Kepatihan. Meskipun, pada puluhan tahun kemudian hingga sekarang ini, ada sedikit hikmah yang muncul dari peristiwa “tidak beradab” itu. Yaitu, sertifikat tanah dan dokumen lain yang “dicuri” dari kepatihan mulai bermunculan.
Dalam makna lain, “kekeliruan” fatal dalam menyikapi perubahan zaman yang terjadi pada era kelahiran NKRI atau pendirian bangsa di Nusantara ini, rupanya masih terus “berlanjut”. Ada reinkarnasi atau justru menurun secara genetika sifat-sifat buruk (jahat) yang berupaya menghapus jejak sejarah, atau setidaknya merusak citra nama besar Kraton Mataram Surakarta, kepada generasi sekarang ini.
Berbagai aksi perlawanan yang bersifat destruktif terhadap fisik bangunan kraton (museum) dan akses edukatif (perpustakaan), juga destruktif terhadap citra bangsawan yang disandangnya belum lama ini, bisa dimaknai sebagai menurunnya sifat-sifat buruk (jahat) secara genetika. Kalau sifat-sifat “membangkang” Bupati Semarang, keluarga Kusumayudan, lalu kini, apakah itu menurun secara genetika?
Bila diidentifikasi, ciri-cirinya memang berbeda-beda sesuai perkembangan teknologi dan pengetahuan pada zamannya. Kekeliruan fatal yang dilakukan Bupati Semarang mulai era Sinuhun PB II, menyangkut kewajibannya menyetorkan hasil pengelolaan pelabuhan Tanjung Mas kepada kraton. Tetapi, agak berbeda tindakan yang dianggap “membangkang” oleh keluarga Kusumayudan, walau sama-sama negatif.
Secara genetika, memang belum tentu ada urutan trah darah keturunan dari pihak yang dianggap “membangkang”, tetapi sifat-sifat buruk itu terkesan terus mengalir dan ditiru di antara keluarga pewaris Dinasti Mataram itu. “Ontran-ontran” 2004, juga tidak sepenuhnya adalah warisan secara genetika, tetapi unsur-unsur destruktif itu terbawa serta dalam upaya merebut tahta kekuasaan Sinuhun PB XIII.
Kini, pada saat terjadi pergantian tahta dari Sinuhun PB XIII juga kembali muncul “kekeliruan fatal” yang intinya sama tetapi ragam properti dan instrumen yang digunakan sedikit berbeda. Bahkan bisa disebut, upaya yang dilakukan pihak “sabrang” untuk merebut tahta kali ini tergolong lebih berani karena lebih terbuka dibanding praktik-praktik “pembangkangan” yang terjadi sebelumnya.
Lebih berani dan lebih terbuka, dari ukuran etika dan estetika yang diyakini publik masih dijunjung tinggi kelompok yang berusaha merebut tah ta itu. Penggunaan “skill” dalam teknologi administrasi dan instrumen kekuasaan, terjadi pada manipulasi data pernikahan, rekayasa pencatatan akte kelahiran dan perubahan nama. Soal dukunganpun, kini juga menggunakan kekuatan kelompok “kaum sejenis”. (Won Poerwono – habis)
