Gusti Moeng “Mereview” Tiap Peristiwa Agar Jadi Kerabat Tetap Waspada
SURAKARTA, iMNews.id – Bebadan Kabinet 2004 menggelar upacara adat “khol” (haul) delapan tokoh sekaligus yang di antaranya banyak berjuang mempertahankan “paugeran adat”. Sebagian besar di antara mereka, “berguguran” satu demi-satu sejak “ontran-ontran” pergantian tahta di tahun 2004 hingga puncaknya berupa “pengusiran” akibat terjadinya “Insiden MOM (Mirip Operasi Militer) 2017”.
“Saya kalau disuruh menceritakan berbagai peristiwa yang menimpa kraton kok bisa ingat semua dan bisa urut ya?. Dalam berbagai kesempatan, ini selalu saya ungkap untuk mengingatkan, agar kita semua (kerabat) selalu waspada dan berhati-hati. Karena kita harus menjaga tegaknya paugeran adat, agar kraton tetap lestari sampai akhir zaman dan tugas pelestarian Budaya Jawa yang bersumber dari kraton”.
“Saya pernah menjadi ‘botoh’ pada jumenengan nata Sinuhun PB XIII pada tahun 2004. Setelah itu, peristiwa demi peristiwa muncul silih-berganti seakan tak ada habis-habisnya. Dan peristiwa yang terjadi di tahun 2017 menjadi puncak yang buntutnya sampai sekarang ini. Salah satunya ada perjanjian perdamaian, kami semua diminta tanda-tangan, tetapi esoknya mencabut semua,” tunjuk Gusti Moeng.
Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA itu berbicara urut dan runtut mengenai peristiwa penting di kraton sejak 2004, periode 2010, 2017 dan yang terjadi akhir-akhir ini. Penjelasannya diberikan saat memberi sambutan tunggal pada upacara adat “khol” 8 tokoh sekaligus di Bangsal Smarakata, Jumat (6/3) petang tadi. Acara yang dihadiri 150-an kerabat itu, dilanjutkan berbuka puasa bersama.
Di antara kisah yang dituturkan GKR Wandansari Koes Moertiyah itu, adalah upaya pembubaran Lembaga Dewan Adat (LDA) yang justru dimulai dari dalam. Padahal, LDA justru lahir atas saran Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo, agar kraton punya legal standing dan bisa menerima dana hibah (APBD II, APBD II, APBN). Tetapi baru sekali menerima (2011), kemudian disusul “protes” yang kemudian dihentikan.
“Salah satu yang diprotes adalah LDA. Karena dianggap tak berdasar. Padahal, LDA adalah perhimpunan perwakilan trah PB I-XIII yang memiliki badan hukum. LDA menjadi pelindung kraton dengan segala asetnya. Karena, kraton hanya dianggap sebagai lembaga budaya, yang tidak punya kedudukan secara hukum berhak menerima bantuan. Maka, dilegalkanlah LDA sehingga berbadan hukum,” papar Gusti Moeng.
Hal lain yang menari yang diungkap Gusti Moeng, adalah peristiwa friksi panjang mulai 2010 yang puncaknya “Insiden MOM 2017”. Yaitu terjadinya perpecahan antara kelembagaan kraton (Bebadan Kabinet 2004) yang dipimpin Gusti Moeng dan pribadi Sinuhun PB XIII bersama kelompoknya. Di situ, sampai ada upaya mediasi oleh beberapa pihak untuk mencapai rekonsiliasi, yang puncaknya perjanjian perdamaian.
Menurutnya, Gusti Moeng dan beberapa tokoh di barisannya diminta menandatangani perjanjian damai dengan Sinuhun PB XIII. Tetapi, penandatanganan perjanjian di Sasana Putra (kediaman Sinuhun) itu, ternyata termasuk mengakui “klausul” istri Sinuhun PB XIII, mantan abdi-dalem yang menjadi permaisurinya, juga anaknya yang kelak akan menggantikannya sebagai Sinuhun PB XIV.
“Karena semua merasa dijebak dan saat itu tidak berkutik. Maka, esoknya ramai-ramai mencabut pernyataan damai dalam perjanjian yang buntutnya harus mengakui penyimpangan paugeran adat itu. Saya jelas menolak keras. Karena kalau mengakui itu, berarti pelanggaran adat berat. Kebenaran ini yang mungkin belum diketahui publik. Semua tahunya ada wasiat dan segala macam rekayasanya,” ujar Gusti Moeng.
Hal lain yang menarik dari ungkapan penerima penghargaan “The Fukuoka Culture Prize Award” tahun 2012 di Jepang itu, adalah soal peristiwa tanggal 13 November 2025. Hari itu disebut merupakan pertaruhan seluruh kerabat masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta, karena bila lewat, kraton dianggap sudah “selesai” atau “berakhir”. Karena, kesempatan penobatan Sinuhun PB XIV Hangabehi hanya hari itu.
“Tanggal 13 November (Kamis, 13/11/2025) itu, sangat menentukan perjalanan kraton. Kalau lewat, ya sudah, selesai. Berakhir. Karena, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menjumenengkan Gusti Behi (KGPH Hangabehi, Sinuhun PB XIV-Red). Jadi, wilujengan tanggal 13 November itu, sebenarnya sudah sah KGPH Hangabehi jumeneng nata sebagai Sinuhun PB XIV. Tapi, enggak apa-apa….”.
“Enggak apa-apa kalau Gusti Tedjowulan (Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan) selaku “Plt Sinuhun’ menyebut masih berupaya mengajak keluarga besar berembug untuk menjadi saksi jumenengnya KGPH Hangabehi. Ya, memang tinggal upacara adat kebesaran jumenengan nata yang belum terlaksana. Saya dan beliau (KGPH Tedjowulan) memang berbagai tugas. Saya tugas di luar, memutus gembok,” ujarnya.
Berikut, adalah soal perhatian pemerintah yang menjadi simbol kehadiran negara dalam memperhatikan nasib kraton-kraton di Nusantara. Menurutnya, kebetulan Fadli Zon yang menjabat Kemenbud RI memiliki sikap yang sangat cinta budaya dan menghargai kraton, lalu memulai revitalisasi Panggung Sangga Buwana. Tak lama lagi, kompleks bangunan di Kraton Kulon diusulkan direvitalisasi sebagai objek baru.
“Kita beruntung sekali punya Menteri Kebudayaan Dr Fadli Zon yang punya perhatian besar ada kraton. Sekarang ini, ada sekitar 15 kraton se-Nusantara yang sedang direvitalisasi bangunannya sebagai cagar budaya warisan sejarah bangsa. Saya mengusulkan kawasan Kraton Kulon, karena memang sudah parah. Selain itu, sebagai objek kunjungan baru, bisa diakses dari luar lewat pintu barat,” ujar Gusti Moeng.
Sementara itu, jalannya upacara adat “khol” termasuk singkat, karena doa, tahlil, dzikir dan syahadat Qurez yang dipimpin abdi-dalem juru-suranata RT Irawan Wijaya Pudjodipuro hanya berlangsung 45 menit. Ditambah dengan berbuka-puasa bersama, sebelum pukul 19.00 WIB sudah selesai. Sekitar 150-an kerabat hadir di Bangsal Smarakata, sempat diadang hujan deras dua kali.
Dalam kesempatan itu, selain Gusti Moeng hanya GRAy Koes Sapardiyah yang hadir. Beberapa wayah-dalem yang mewakili keluarga pasangan almarhum/almarhumah KPH Satryo Hadinagoro-GKR Galuh Kencana, KRMH Himbo Kusumo-GKR Sekar Kencono, GKR Retno Dumilah dan suaminya, KGPH Kusuma Yudo dan GPH Nur Cahyaningrat tampak hadir. Sinuhun PB XIV Hangabehi tak kelihatan di situ, juga KGPH Puger. (won-i1)
