Sekaten dan Berbagai Jenis Pasar Malam Lain, Juga Punya Manfaat Ekonomis
IMNEWS.ID – BERADA di pangkuan republik demokratis yang memasuki zaman super modern saat ini, tak hanya publik di luar masyarakar adat, semua kalangan di internal masyarakat adatpun boleh “menikmatinya”. Artinya, kebutuhan mendasar kehidupan pribadi, keluarga dan komunalnya boleh dicari/diupayakan sesuai porsi rasa keadilan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 dan segala tata-nilainya.
Walau ada kesetaraan di hadapan hukum dan konstitusi NKRI, tetapi masyarakat adat masih memiliki batasan lain seperti yang diatur dalam tata-nilai Budaya Jawa dan konstitusi tak tertulis paugeran adat. Batasan itu yang membedakan masyarakat adat Mataram Islam Surakarta dengan publik secara luas. Masih ada tata-nilai spiritual religi dan kebatinan yang membatasi praktik kehidupan masyarakat adat.
Dalam seri sebelumnya (iMNews.id, 2/3/2026), Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan menegaskan bahwa persoalan yang sering muncul di kraton terutama saat terjadi pergantian tahta, akibat problem mendasar faktor ekonomi. Itulah esensi segala persoalan yang selama Mataram Islam eksis, dan sebelum serta sesudahnya hingga kini, faktor ekonomi menjadi salah satu di antara beberapa latar belakangangnya.
Faktor kekuasaan menjadi alasan terdepan dalam beberapa peristiwa pergantian tahta yang panas di Kraton Mataram Surakarta, meskipun di belakangnya faktor ekonomis yang menjadi alasan lebih dominan. Akumulasi dua faktor yang didukung ambisi, sudah ditunjukkan salah satu calon Sinuhun PB XIV yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk menginjak-injak paugeran adatnya.
Selasa (2/3) pukul 14.05, dalam program acara berjudul “Mutiara Hikmah Nusantara” yang diasuh Prof Dr Din Syamsuddin di Metro TV, menghadirkan Sinuhun PB XIV Hangabehi untuk ikut mengisi tema acara itu berjudul “Hidup Itu Menyala”. Dalam wujud video rekaman, Sinuhun PB XIV Hangabehi menguraikan singkat tentang “Urip Iku Urup” (“Hidup Itu Menyala”) yang menandaskan bahwa “hidup harus bermanfaat”.
Hidup harus menyala atau bersinar, tentu bermakna harus memberi manfaat atau makna dari cahayanya, yang menerangi sekitarnya termasuk orang lain atau di luar dirinya. Penghayatan Sinuhun PB XIV Hangabehi terhadap tema atau judul “tausyiah” itu memang tampak, karena proses perjalanan spiritualnya menuju tahta telah mencoba melakukan secara esensial dari yang diucapkannya.
Ketika dianalisis dan dicermati lebih dalam, makna “Urip Iku Urup” tentu menjadi simbol ideal yang selalu dipancarkan selama peradaban Mataram menjadi pedoman kehidupan dari zaman ke zaman. Dan, ketika kraton kehilangan segala kedaulatan terutama kedaulatan ekonominya, tidak berarti kehilangan makna dan manfaat sama sekali bagi publik secara umum, karena faktanya memang tidak demikian.
Dalam porsi yang mungkin masih kecil, operasional Museum Art Gallery sejak 50-an tahun lalu hingga kini makin banyak memberi manfaat langsung secara ekonomi. Di luar 40-an karyawan dan keluarganya, ada ratusan orang yang bekerja di berbagai jenis kegiatan usaha dan jasa di jaringan objek wisata itu, ikut terhidupi oleh “pancaran” cahaya atau “urup” kraton yang hingga kini masih “urip” (hidup).
Jika ada sebagian bangsawan atau masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta yang memperlihatkan perilaku bertentangan dari makna “Urip Iku Urup”, itu memang perlu menjadi perkecualian. Secara alami atau natural, mereka yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal dari esensi simbolik yang diungkapkan Sinuhun PB XIV Hangabehi, akan menyisih dan terkumpul serta terpisah di tempatnya bertahan.
Bagi mereka yang “dipersatukan” dalam kelompok “sabrang”, aksi menggembok pintu museum dan akses lain di dalam kraton seperti yang terjadi belum lama ini, tak mungkin mereka pahami. Karena aksi itu menjadi bagian dari upaya menghalalkan segala cara, ambisi yang haus “kekuasaan”. Mereka takut miskin, takut menderita, dan tak mau atribut bangsawannya tidak dihargai, karena rata-rata “gila hormat”.
Untuk “menyelamatkan” fungsi sosial museum, memang sudah tepat kalau Gusti Moeng selaku pimpinan Bebadan Kabinet 2004 dan Ketua LDA mempercayakan KGPH Hangebehi sebagai Pengageng Museum, Pendapa Pagelaran dan Alun-alun Lor. Karena, praktik manipulatif (korupsi) pada manajemen sebelumnya, menambah citra buruk kelembagaan kraton di mata publik, meskipun yang diduga pelakunya oknum kelompok “sabrang”.
Keputusan Sinuhun PB XIV Hangabehi segera membuka kembali operasional museum (Rabu, 18/2), adalah tindakan bijak untuk memulihkan kepercayaan publik dan demi nafkah 40-an karyawan dan keluarganya. Kraton juga masih punya sisi lain fungsi sosial ekonomis yang bisa diharapkan memberi manfaat bagi publik secara luas, “luar dan dalam”. Karena, kraton masih punya tradisi lain yang bernilai jual.
Beberapa upacara adat seperti “Malem Selikuran” berikut Garebeg Syawal/Pasa, Sekaten Garebeg Mulud dan Kirab Pusaka malam 1 Sura, adalah tradisi khas kraton yang bisa dikembangkan menjadi event yang bernilai ekonomis. Kegiatan pasar malam atau “Maleman” yang memeriahkan atau menyemarakkan beberapa tradisi adat itu, sudah berjalan bertahun-tahun dan melibatkan masyarakat luas berperan aktif.
“Maleman Pasa” yang di tengahnya ada ritual “Malem Selikuran” yang berakhir pada upacara adat Garebeg Syawal, adalah event prospektif yang memiliki nilai ekonomis bagi banyak pihak, terutama kraton dan masyarakat luas. Alun-alun Lor, kompleks Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa dan kompleks kagungan-dalem Masjid Agung, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomis dalam rangka persiapan hingga Lebaran.
Berikut adalah ritual Sekaten Garebeg Mulud yang jauh lebih terkenal sebagai kegiatan pasar rakyat berbasis spiritual religi yang ditandai dengan gamelan Sekaten, adalah contoh lain fungsi sosial-ekonomis kraton. Masyarakat luas terutama kelas UKM yang terdiri dari aneka produk dan jasa, menjadi basis pemerataan fungsi ekonomi kraton, yang bisa dikembangkan lebih baik lagi.
Keberadaan dua alun-alun, “lor” (utara) dan “kidul” (selatan) harus bisa mengakomodasi kepentingan kraton pada sisi tanggung-jawab negara memenuhi rasa keadilan di bidang ekonomi. Selain menjaga hubungan kultural, spiritual dan historikal dengan masyarakat luas, ritual tradisi itu juga untuk menjaga “urip” tetap memberi “urup”, sekaligus mengapresiasi karya revitalisasi pemerintah. (Won Poerwono -habis/i1)
