Masalah Ekonomi Masih Menjadi Problem Serius di Internal Kerabat Kraton
IMNEWS.ID – MINGGU Pahing (1/3) kemarin, melalui platform medsos pribadinya Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan (Plt Sinuhun) memposting pernyataannya. Statemen yang lebih merujuk pada penilaiannya itu, mungkin setelah merasakan dan mencermati perjalanan kraton yang notabene adalah “habitatnya”, dalam beberapa periode pasca 1945. Bahwa friksi yang selama ini terjadi di kraton, akibat masalah ekonomis.
Penilaian sekaligus pengakuan atas yang dirasakan sebagai salah satu anggota keluarga besar Sinuhun PB XII, juga bagian masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta itu banyak benarnya. Tetapi tidak sepenuhnya benar, karena ada faktor lain yang kurang lebih sama pentingnya dengan masalah ekonomi. Yaitu “kekuasaan” yang bisa berpadu dengan masalah ekonomi, selebihnya bisa masalah “genetika”.
Pengakuan dan pembenaran KGPH PA Tedjowulan mirip dengan analisis yang disajikan iMNews.id dalam beberapa judul artikel berseri sebelumnya. Bahwa nasib Kraton Mataram Surakarta bersama seluruh keluarga besar Sinuhun PB XII yang hanya ingin menyerahkan “kedaulatan” politik kewilayahannya, tetapi dalam praktiknya tidak demikian. Kraton “dilucuti” sejumlah kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonomi.
Dalam peristiwa lahirnya NKRI, kraton sudah berkorban sebagai “negara” (Mataram Surakarta) yang pertama mendukung kemerdekaan RI, tetapi malah dilucuti seperti pihak yang “kalah perang”. Tak hanya itu, rasa keadilan dirampas begitu saja, di antaranya secara ekonomi. Karena, kedaulatan “diambil” tanpa ada kompensasi solutif, yaitu penghargaan secara terhormat terhadap penghidupan keluarga besar.
Perampasan rasa keadilan itulah yang menjadi segala sumber “penderitaan” atau perubahan nasib Kraton Mataram Surakarta yang berbalik 360 derajat dari sebelum dan setelah berada di pangkuan republik. Tetapi, friksi dan pertikaian yang terjadi di internal terutama di saat ada pergantian tahta, tidak murni akibat masalah ekonomi. Beberapa faktor lain juga ikut menyumbang, terutama kekuasaan.
Faktor ekonomi yang rata-rata tidak baik-baik saja dialami sebagian besar dari 35 putra/putri Sinuhun PB XII dan keluarganya dan para sentana-dalem yang masih menjadi “tanggungan” (pensiun) dari kraton, bisa disebut sebagai “problem genetika”. Walau tidak sepenuhnya demikian, tetapi rata-rata keluarga putra-putri dan sentana-dalem yang terjebak dalam “kekurangan”, juga menurunkan “sejenis”.
Menurunkan “sejenis” di sini dalam arti memiliki kekurangan atau “penderitaan” yang sama, karena di lingkungan masing-masing keluarga mereka sudah tercipta suasana yang terbentuk oleh iklim adat dan tradisi kehidupan di kraton. Sementara, kehidupan di luar kraton sudah berubah begitu cepat mengikuti kemajuan zaman modern yang tidak mudah dipahami dan diakses para “bangsawan”.
Memang tidak seluruh bangsawan yang sampai dua generasi setelah Indonesia merdeka terjebak oleh iklim kehidupan di kraton. Karena, banyak yang justru berhasil secara ekonomi di luar kraton, karena pernah mengenyam pendidikan akademis dan profesional. Misalnya yang pernah sekolah dokter, hukum, militer, administrasi pemerintahan, kenotariatan dan sebagainya, tetapi bukan “wiraswasta”.
Kata kunci dari fenomena yang membebaskan para bangsawan dari “jebakan genetika” kondisi ekonominya, adalah “pendidikan” atau pengalaman bersekolah sesuai jenjang yang tersedia, baik sebelum ada NKRI maupun selama 80 tahun NKRI ada. Karena, Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan adalah salah satu putra-dalem yang berpendidikan (militer), dan berkarir di lingkungan TNI AD hingga terakhir berpangkat Kolonel.
Selain “Plt Sinuhun” itu, ada beberapa yang mengenyam pendidikan tinggi hingga S1 dan S2, bahkan S3. KGPH Kusumoyudo (alm) adalah putra-dalem yang lulus sarjana dan sempat menjabat “Mantri Polisi” (wakil camat). Gusti Moeng dan Gusti Ayu sempat mengenyam S1 dan S2, karena keduanya berhasil keluar dari “jebakan” dan menjadi legislator. Ada beberapa lagi berpendidikan S1 dan menjadi pegawai.
Khusus keluarga Gusti Moeng memang menjadi perkecualian karena selaku putri-dalem yang masih bertahan kuat mengakar di “habitatnya”. Dia berpendidikan S2, salah seorang putrinya juga S2 dan sang suami, KPH Edy Wirabhumi berpendidikan S3 bidang Hukum Adat di Undip. Keluarga ini juga bisa mengatasi “jebakan” secara ekonomi, karena punya kegiatan usaha di luar kraton, untuk “keperluan kraton”.
Contoh keluarga Gusti Moeng menjadi perkecualian, karena tampaknya baru keluarga itu yang benar-benar konsisten dalam pengabdiannya sehingga bisa disebut “Hidupnya Didedikasikan” untuk kraton. Keluarga mereka tidak hidup dari kraton, tetapi selalu berusaha “menghidupi kraton”. Tetapi, karena kalangan putra/putri-dalem lain terbelenggu “jebakan” itu , maka problem mendasar friksi terus muncul.
Kata kunci “pendidikan” untuk mengatasi problem kemiskinan atau penderitaan dan kekurangan khususnya secara ekonomi, memang ada benarnya. Karena dengan pengetahuan umum, juga ketrampilan (skill) dan pengetahuan bidang kewiraswastaan yang sudah bebas bisa ditimba di luar kraton, tiap warga negara diberi kesempatan untuk mendapatkan “kesejahteraannya” seperti dijamin dalam pasal 33 UUD 1945.
Tetapi memang tidak mudah merubah “mindset” tentang status adat “bangsawan” menjadi profesional di bidang umum sesuai kemajuan zaman dan teknologinya, tidak gampang. Butuh proses waktu lama, mungkin sampai 3-4 generasi dari Sinuhun PB XII baru bisa dilihat perubahannya. Oleh sebab itu, persoalan heboh yang selalu muncul tiap ada pergantian tahta di kraton, baru terwujud pada 2-3 generasi lagi.
Sepeninggal Sinuhun PB XIII (generasi kedua), faktanya baru beberapa figur tokoh yang mampu melepaskan diri dari “jebakan” nasib buruk secara ekonomis. Dan generasi ketiga (wayah-dalem), juga ada yang terhindar dari jebakan itu, karena punya lingkungan seperti keluarga Gusti Moeng. Sebenarnya yang lainpun punya peluang besar, seperti gelar “Doktor” yang diraih KPH Raditya Lintang Sasangka.
Persoalan mendasar yang rata-rata terjadi dalam upaya melepaskan diri dari jebakan itu, adalah niat dan semangat dari pribadi-pribadi dan dukungan keluarga yang nyaris lemah. Karena, sebagian besar masih membawa problem genetika berupa mentalitas di zona nyaman priyayi yang harus serba “diladosi” dan serba ada, agar status kasta adatnya terus terjaga dan bermanfaat terutama di lingkungan adatnya. (Won Poerwono – bersambung/i1)
