Para Tokoh “Sabrang” Sudah Berulang-ulang Menitikkan Noda di Belanga
IMNEWS.ID – DI tengah suasana “chaos” bersitegang aksi protes pihak “sabrang” atau kelompok pesaing, sebagai buntut persaingan dalam pergantian tahta di Kraton Mataram Surakarta di tahun 2025, berlangsung sebuah peristiwa “kenegaraan”. Peristiwa penting penyerahan SK Badan Pengelola Kraton itu, tetap berjalan juga.
Disaksikan sekitar 2 ribu kerabat dan masyarakat adat dari berbagai elemen Lembaga Dewan Adat (LDA), juga sekitar 300-an tamu undangan dari berbagai elemen dari luar kraton, SK itu diserahkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada Maha Menteri KGPH Tedjowulan. Banyak utusan pemerintah dan pejabat tinggi negara juga hadir.
Peristiwa yang berlangsung di Bangsal Sasana Parasedya kompleks Pendapa Sasana Sewaka, Minggu siang (18/1/2026) mulai pukul 10.00 WIB itu, dibungkus dalam ritual donga wilujengan yang digelar Gusti Moeng di bangsal setempat. Peristiwa di awal tahun 2026 itu sangat penting, karena ada banyak yang menandai momentumnya.
Momentum yang ditandai beberapa hal pada peristiwa ritual donga wilujengan penyerahan SK Badan Pengelola Kraton itu, salah satunya menunjukkan “era baru” dari 80 tahun perjalanan Kraton Mataram Surakarta di alam republik. Namun, era baru itu masih perlu dilihat dan dibuktikan melalui “trend” perkembangannya.
Selain hadirnya era baru, hal lain yang menandai momentum peristiwa wilujengan itu adalah kali pertama Pendapa Sasana Sewaka menjadi tempat untuk mengumandangkan lagu “Indonesia Raya”. Lokasi yang selama ini diyakini menjadi pusat wilayah sakral kedhaton di Kraton Mataram Surakarta itu, mencatat perubahan luar biasa.
Sebuah perubahan yang sulit disebut sebagai “optimalisasi” ekspresi nasionalisme telah terjadi di pusat wilayah sakral kedhaton, walaupun lokasi yang digunakan tepatnya di Bangsal Sasana Parasedya. Sedangkan titik pusat wilayah sakral kedhaton ada pada ruang Pendapa Sasana Sewaka, tempat upacara adat sakral digelar.
Jika berkumandangnya lagu “Indonesia Raya” benar-benar menjadi peristiwa pertama bagi pusat wilayah sakral kedhaton di Kraton Mataram Surakarta, maka akan melahirkan berbagai makna. Makna positifnya yaitu sikap kraton sebagai bagian dari NKRI, sudah melebihi dari semua yang dikorbankan Sinuhun PB XII pada 17-8-1945.
Sikap berkorban, rasa nasionalisme dan nilai-nilai kesetian Sinuhun PB XII yang rela menggabungkan “negara monarki” Mataram Surakarta dan “segala” kedaulatannya, mirip pepatah, “jangankan ati (hati), rempela-pun diberikan” demi NKRI. Maka, peristiwa Minggu siang (18/1/2026), bisa dimaknai mengisyaratkan pengorbanan itu.
Apakah itu menjadi truntutan sebagai syarat untuk “menggenapi pengorbanan” atas peristiwa di tahun 1945?. Inilah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Karena, semua seakan terjadi mengalir begitu saja. Bahkan, saat hendak dikumandangkan, ajakan untuk menyanyikannya terkesan lahir secara spontanitas.
Kalaupuan ada kesan spontanitas, tetapi sangat diyakini Bebadan Kabinet 2004 yang memiliki otoritas dalam menggelar acara di tempat itu, tentu sudah memperhitungkan dengan detil. Karena, sebagian besar hadirin yang berdiri menyanyukan lagu kebangsaan itu, tidak semuanya memenuhi ruang Bangsal Sasana Parasedya.
Hanya sebagian kecil dari ruang Sasana Parasedya yang ada di selatan dan utara, kemudian yang berada di teras Paningrat utara dan Topengan Maligi, yang berdidi untuk menyanyikannya. Di ruang Pendapa Sasana Sewaka, benar-benar kosong tak ada yang duduk apalagi berdiri di situ. Kalau di luar lokasi itu, jelas wajib berdiri.
Sementara, yang berada di teras Paningrat selatan tempat sepasang gamelan pusaka Kiai Mangunharja dan Kiai Harja Binangun, para abdi-dalem seniman pengrawitnya tetap duduk di tempat dengan sikap hormat. Begitu pula, para abdi-dalem ulama yang berada di tengah Sasana Parasedya, juga tetap duduk di tempat dalam sikap hormat.
Satu-satunya makna negatif dari rangkaian acara “kenegaraan” di Bangsal Sasana Parasedya itu, adalah insiden aksi protes beberapa oknum tokoh penting di kraton dari “sabrang”. Aksi tak bermoral dan merendahkan harkat serta martabat nama besar kraton dan semua yang di dalamnya itu, benar-benar “spontan” dan di luar dugaan.
Insiden itulah yang bisa benar-benar meruntuhkan harkat, martabat dan kewibawaan Kraton Mataram Surakarta. Karena, ulah dan sikap para tokoh pada peristiwa itu tidak menunjukkan ciri-ciri bangsawan yang menunjung adat serta tradisinya, insan bermartabat dan budaya. Mereka menggunakan standar etika publik sangat rendah.
“Nila setitik, rusak susu sebelanga”, begitulah ibaratnya. Dan berbicara tentang para tokoh itu, sebenarnya sudah berulang-ulang menitikkan noda “nila” pada belanga yang sudah diupayakan Gusti Moeng diisi susu yang putih bersih. Benarkah ini adalah riak-riak yang tersisa dari “zaman jahiliyah” (2017-2022) itu?. (Won Poerwono – bersambung/i1)
