Menyambar Mikropon dan Protes, Mewarnai Penyerahan SK Badan Pengelola
SURAKARTA, iMNews.id – Sebuah insiden tak terpuji terjadi di depan mata para tamu terhormat dari negara (pemerintahan), kerabat kraton lain dan tamu undangan lain pada upacara penyerahan SK Badan Pengelolaan Kraton (Mataram) Surakarta, Minggu (18/1) siang tadi. Beberapa tokoh dari “seberang” mempertontonkan tindakan konyol itu.
Tokoh yang bernama “GT” (GKR T), tak diduga muncul dari kerumunan yang menyaksikan saat Menteri kebudayaan Dr Fadli Zon berpidato memberi sambutan, di acara yang digelar di Bangsal Sasana Parasedya, Pendapa Sasana Sewaka itu. Begitu selesai pidato, tokoh itu sudah sampai di mimbar dan menyambar mikropon, lalu “berkata-kata”.
Banyak yang terkejut dan dibuat terbengong-bengong oleh aksi tak terpuji yang benar-benar mempermalukan nama besar Kraton Mataram Surakarta itu. Di memperotes kedatangan Menteri Kebudayaan, yang sudah diingatkan melalui surat yang dikirim beberapa hari sebelumnya. Inti narasinya, kelompoknya tidak ingin ada acara itu.
Dari ungkapan kata-katanya yang disampaikan sekitar 10 menit dan sulit dihentikan itu, dirinya merasa punya hak untuk diajak berbicara dan menolak setiap kerjasama pihak lain dengan kraton yang tak melibatkan diri dan kelompoknya. Bila dicermati lagi, ada persoalan tentang persaingan tahta yang menurutnya sudah dimenangkannya.
Protes yang terdengar melalui mikropon (sound system) sekitar 2 menit dan selebihnya dimatikan dari mixer sound system itu, adalah puncak dari rangkaian aksinya dengan beberapa tokoh, di antaranya oknum pemakai gelar “GKR” palsu. karena sebelum upacara dimulai, sudah terjadi aksi dorong-mendorong di Kori Wiwarakenya.
Aksi di pintu selatan sebagai akses keluar-masuk ke bangsal Keputren dan Kraton Kulon dan lainnya itu, yang diwarnai dengan teriakan/gertakan itu bisa diakhiri oleh beberapa tokoh, di antaranya KPH Atmodinirat dan KPH Edy Wirabhumi. Beberapa personel Polri seperti Kapolsek Pasakliwon, pejabat Polresta Surakarta juga ada.
Aksi dorong-mendorong antara dua kelompok itu, ternyata Kori Wiwarakenya (selatan) dan Wiwarapria di utara “digembok” oleh kelompok “sabrang” (“seberang”). Padahal setelah acara sambutan, menteri meninjau sejumlah bangunan penting di “belakang” di antaranya yang kondisinya rusak parah, bahkan tinggal dinding tembok tak .
Peninjauan itu, merupakan bagian dari rencana menteri yang sudah diungkapkan secara terbatas beberapa bulan sebelumnya. Karena berkait dengan upaya revitalisasi bangunan penting di kraton, yang sudah dimulai dari revitalisasi Panggung Sangga Buwana dan sudah diresmikan, serta revitalisasi ruang pamer museum.
Peninjauan lokasi di belakang “Pendapa Sasana Sewaka” diantar GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng) dan beberapa, berlangsung sekitar 30 menit. Karena di deretan kursi undangan (VIP) ada Wagub Taj Yasin, Wali Kota Surakarta Respati A Ardianto, Maha Menteri KGPH Tedjowulan, KGPH Puger, KGPH Madu dan banyak lagi.
Sebelum peninjauan ke “belakang”, donga wilujengan digelar di Bangsal Sasana Parasedya yang diikuti semua abdi-dalem ulama, termasuk abdi-dalem “Kanca-Kaji” dari berbagai cabang Pakasa. Didahului pemberian “dhawuh ujub” oleh Gusti Moeng, abdi-dalem jurusuranata RT Irawan Wijaya Pujodiningrat memimpin doa dan tahlil.
Bersamaan seusia doa dan tahlil, dilanjutkan dengan sajian tari Srimpi Dhempel oleh para penari Sanggar Pawiyatan Beksa Kraton Mataram Surakarta. Karena diganggu suasana gaduh oleh protes “tak terpuji” itu, penyerahan SK Badan Pengelola Kraton berlangsung “kilat”. Wali Kota sempat memberi sambutan dan menyatakan “dagdigdug”.
Acara “wilujengan” menyertai penyerahan SK Badan Pengelola dari Kemenbud yang melibatkan kementerian lain, berakhir pada puncak yang kacau. KPP Haryo Sinawung menyebut insiden itu “tak bermoral”. KP Budayaningrat menyebut dengan bahasa “sengkala”, “Luhuring tata, Trus Nyawiji” (Tahun Je 1959) sebagai penanda zaman. (won-i1)
