Antara Salah Sasaran, Bias dan Misteri Sikap Kedua Pihak yang Bersaing
IMNEWS.ID – PERKEMBANGAN situasi dan kondisi dalam seminggu terakhir sejak shalat Jumat kelima (12/12/2025) di Kraton Mataram Surakarta, menunjukkan dinamika yang fluktuatif menajam. Dari beberapa peristiwa yang muncul ke permukaan, menunjukkan kondisi berkesan “salah sasaran”, “bias” dan “misteri” sikap “semu”.
Tiga hal yang memberi kesan penting di atas, adalah yang belakangan menonjol terekspresi dari niat atau ambisi “merebut tahta” salah satu pihak dari dua kandidat yang bersaing. Dari tiga hal itu saja, sudah mengesankan telah melampaui batas-batas kewajaran identitas seorang yang punya stampel “bangsawan Mataram”.
Sejumlah peristiwa berturut-turut yang melukiskan tiga hal penting itu, terjadi beberapa waktu selepas shalat Jumat (12/12). Yaitu sebuah “drama” pertemuan dengan semangat rekonsiliasi antara Sinuhun PB XIV dan GKR Timoer, yang dimediasi dan diinisiasi pimpinan Polresta di Mapolresta Surakarta setempat, Sabtu (13/12).
Di depan para petinggi Polresta dan para wartawan, salah satu pihak dengan santun dan tampak tulus ikhlas menerima isyarat untuk selalu menjaga hubungan darah sesama putra/putri Sinuhun PB XIII. Tetapi di pihak “seberang”, memberi sinyal kesan diragukan ketulusannya dalam pertemuan itu, karena ekspresinya berkebalikan.
Ekspresi yang bertolak-belakang itu tampak jelas setelah pertemuan dari Polresta, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan peresmian selesainya revitalisasi Panggung Sangga Buwana (iMNews.id, 16/12/2025) itu. Karena, beberapa tokoh dari “seberang” mengusir para pekerja proyek dan pengawas dari BP3 Wilayah X Jateng-DIY.
Tak hanya pengusiran para pekerja proyek revitalisasi Museum Kraton Mataram Surakarta itu, para “tokoh seberang” itu juga mengganti gembok di sejumlah akses pintu masuk. Bahkan termasuk akses pintu utama di Kori Kamandungan. Gusti Moeng sempat turun tangan “menghadapi” pengusiran dan pembukaan gembok sampai di museum.
Peristiwa pertemuan di Mapolresta itu, jelas menjadi bagian dan kelanjutan dari pertemuan beberapa elemen dari Kraton Mataram Surakarta dengan Kemenbud Fadli Zon dan jajarannya di kantor Kemenbud. Ternyata, pertemuan di kantor Kemenbud itu diinisiasi Maha Menteri KGPH Tedjowulan selaku “Plt” Sinuhun, meneruskan sebelumnya.
Penjelasan yang melatarbelakangi pertemuan di kantor Kemenbud itu, mengingatkan pada upaya Maha Menteri KGPH Tejdowulan selaku Sinuhun “ad-interim”. Karena, dua kali pertemuan yang diinisiasi untuk rekonsiliasi dan membahas gelar upacara adat peringatan 40 hari wafat Sinuhun PB XIII itu, bisa terwujud tetapi ada yang absen.
Persoalan “absennya” salah satu pihak atau “pihak seberang” dalam dua kali pertemuan yang diinisiasi Maha Menteri itu, lalu diupayakan kembali dan terlaksana di kantor Kemenbud itu. Semua elemen dari jajaran Bebadan Kabinet 2004 hadir di Jakarta, tetapi “pihak seberang” kembali tidak hadir tanpa pemberitahuan apapun.
Kemenbud Fadli Zon dalam sambutannya di depan perwakilan dua pihak kerabat Kraton Mataram Surakarta yang diundang kantor Kemenbud, Sabtu (13/12) menyatakan, semua pihak diundang dalam musrawarah keluarga itu. Tetapi, istri PB XIII dan KGPH Purubaya tidak hadir, sedangkan dari pihak KGPH Hangabehi dan kerabat hadir semua.
“Kami telah mengundang seluruh pihak terkait persoalan ini, baru sebagian pihak yang hadir. Ke depan, kami akan kembali mengundang pihak lainnya. Kami berharap, kondisi Kraton Solo (Surakarta) lebih kondusif dan sebagai cagar budaya lebih terpelihara. Kraton Solo merupakan situs cagar budaya, penting dalam peradaban”.
Demikian penegasan Kemenbud Fadli Zon dalam memfasilitasi pertemuan musyawarah keluarga yang diinisiasi Maha Menteri KGPH Tedjowulan. Menurutnya, pemerintah sangat peduli pada kraton Surakarta yang juga mengikuti perkembangan zaman. Semua diharapkan bisa menahan diri dan tetap bermusyawarah untuk mufakat seusai tradisi.
baik menteri maupun Maha Menteri KGPH Tedjowulan tak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketidakhadiran salah satu pihak itu. Tetapi belakangan ada kabar, ketidakhadirannya karena dalam undangan tidak dicantumkan Nama Sinuhun PB XIV Purubaya, tetapi hanya KGPH Purubaya, padahal KGPH Hangabehi diundang sesuai namanya.
Tidak dicantumkannya nama SISKS Paku Buwana XIV, secara tidak langsung dan beberapa kali ditegaskan Maha Menteri KGPH Tedjowulan. Bahkan, dalam wawancara dengan para wartawan di sela-sela peresmian revitalisasi Panggung Sangga Buwana, Selasa petang (16/12/2025), KPH Edy Wirabhumi juga menegaskan lagi perihal itu.
KGPH Tedjowulan menandaskan, sampai kini kraton belum punya seorang Sinuhun PB XIV yang sah menurut berbagai ketentuan. Oleh sebab itu, dirinya masih menjadi pejabat “ad-interim” “Plt” Sinuhun selain posisinya sebagai Maha Menteri, yang menjalankan tugas sementara. Karena itu pula, keduanya “belum ada yang sah” sebagai Sinuhun.
“Bahasa bersayap” Maha Menteri KGPH Tedjowulan inilah yang “sudah” dipahami pihak seberang, sehingga tidak bersedia hadir dalam pertemuan-pertemuan yang selama ini diinisiasinya. Sementara, KGPH Hangabehi selalu hadir bersama kerabatnya setiap diundang bertemu, walau nama dan gelar lengkap SISKS PB XIV “tidak disebut”.
“Faktanya memang seperti itu. Maha Menteri KGPH Tedjowulan masih menjabat sebagai ad-interim ‘Plt’ Sinuhun. Karena memang belum ada yang secara resmi menjalani upacara adat jumenengan nata. Lagi pula, seorang Sinuhun harus memenuhi syarat banyak hal, termasuk persetujuan pemerintah. Soal Bebadan, ‘kan sudah ada”.
“Sebelum ada Sinuhun PB XIV yang secara definitif jumeneng nata, Bebadan Kabinet 2004 yang dipimpin Gusti Moeng masih berlaku. Kalau nanti sudah definitif dan Bebadan Kabinet baru terbentuk, barulah ada serah-terima yang menggantikan. Pemimpinnya boleh berganti, kerja adat rutin jangan sampai berhenti,” jelas KPH Edy Wirabhumi. (Won Poerwono – bersambung/i1)
