Tingalan Itu Upacara Adat Bukan Tontonan. Semua yang Hadir Dilarang Hidupkan HP
SURAKARTA, iMNews.id – Upacara adat ulang tahun tahta atau tingalan-jumenengan ke 21 Sinuhun PB XIII, akan digelar jajaran “Bebadan Kabinet 2004” di Pendapa Sasana Sewaka, Sabtu (25/1) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Tetapi sekitar 750 dari berbagai elemen keluarga besar masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta, diharuskan pukul 09.00 WIB sudah hadir.
“Jadi, rapat ketiga yang digelar jajaran Bebadan Kabinet 2004 kemarin, kembali menegaskan ada beberapa poin yang harus diperhatikan semua yang bertugas. Terutama, yang menyangkut pengawasan bagi semua yang sowan, agar mematikan HP saat upacara sudah dimulai. Itu artinya, tidak diizinkan selfi atau beranjak mengambil foto atau merekam”.
“Tidak diizinkan mengajak anak-anak balita dalam tempat pisowanan. Dan tidak diizinkan merokok, makan atau minum ketika sudah berada di tempat pisowanan dan upacara sudah dimulai. Para sentana dari berbagai bebadan yang ditugaskan untuk mengawasi ini. Agar ketertiban dan khidmatnya upacara adat itu tetap terjaga,” tegas KPP Haryo Sinawung Waluyoputro.
Wakil Pengageng Karti Praja yang mendapat tugas pengawasan di lokasi upacara adat dalam kepanitiaan tingalan jumenengan itu, juga menyebutkan, GKR Wandansari Koes Moertiyah (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA) memberi penegasan dalam rapat kemarin. Pelaksanaan upacara adat tingalan tahun 2025 ini harus lebih tertib dan disiplin dari tahun 2024 lalu.
Karena ditandaskan, bahwa upacara adat tingalan bukan tontonan atau hiburan yang harus diperlakukan seperti berada di objek wisata di luar kraton, maka, semua pisowanan harus dijaga keheningan, ketertiban dan kekhidmatannya. Oleh sebab itu, semua yang sowan harus mematikan HP atau tidak diizinkan beranjak dari tempat duduk hanya untuk selfi atau merekam.
Seperti diketahui, ritual tingalan jumenengan tahun 2024 adalah kesempatan kedua jajaran “Bebadan Kabinet 2004” yang dipimpin Gusti Moeng bisa bekerja secara penuh di dalam kraton. Di tahun 2023, suasana upacara adat berlangsung sangat jauh dari kesan sakral, khidmat dan hening seperti makna sikap spiritual kebatinan yang seharusnya menjadi ciri ritual itu.
Di tengah upacara adat, banyak di antara yang sowan mirip berada di tempat “jagongan” (hajadan), pada bergerombol, ngobrol sambil merokok. Suara tangis balita dan rengekan kedengaran ikut menghiasi, selain yang beranjak duduk untuk berselfi dan merekam video suasana. Ritual yang seharusnya dalam sikap transendental itu, tak ubahnya resepsi hajadan.
Dari penjelasan KPP Haryo Sinawung, rapat telah mengevaluasi dua kali pelaksanaan tingalan yaitu tahun 2023 dan 2024 yang diharapkan bisa diperbaiki pada tingalan tahun 2025 ini. Selain pengawasan ketertiban dalam beberapa hal itu, pengaturan masuknya para abdi-dalem ke tempat pisowanan diharapkan juga lebih tertib, karena itu yang diduga menjadi penyebabnya.
Akar masalah dari semua itu, juga diduga karena ada persyaratan pisowanan yang terabaikan atau luput dari pengawasan. Karena, selain warga Pakasa dari kepengurusan sejumlah cabang di berbagai daerah, ada pula unsur elemen lain yang selama ini diorganisasi kelembagaan Sinuhun PB XIII, yaitu paguyuban Kusumo Handrowino. Mereka itu datang berbaur dengan Pakasa.
“Pada tingalan tahun lalu (2024), warga Kusumo Hondrowino malah mengenakan ID card, sedangkan Pakasa tidak. Tetapi, yang mengenakan ID card itu justru banyak yang melanggar. Tidak patuh aturan pembagian lokasi transit, yang ditentukan sesuai kepangkatannya. Pakasa yang tanpa ID card, malah sudah bisa menyesuaikan aturan itu, karena ada yang diajak koordinasi”.
“Untuk tingalan besok Sabtu (25/1), semua elemen harus mengenakan ID card. Semua yang sowan dari pangkat Raden Tumenggung (RT) ke bawah, berkumpul (transit) di Pendapa Sitinggil/Pagelaran. Sedang pangkat di atasnya sampai Kanjeng Raden Aryo Tumenggung (KRAT), transit di Bangsal Smarakata. Yang sentana dan Kanjeng pangeran (KP), di Untarasana,” jelas KPP Sinawung.
Disebutkan, semua yang sowan sudah didata dan diperkirakan sekitar 750 orang dengan rincian, warga Pakasa cabang sekitar 500 orang, jajaran “Bebadan Kabinet 2004” ada 100-an dan dari Kusumo Hondrowino sekitar 150 ditambah tamu undangan yang diundang pihak Sinuhun PB XIII. Sedangkan jajaran Bebadan Kabinet 2004, tidak mengundang pihak eksternal sama sekali.
Ketika disinggung soal rencana kirab, KPP Sinawung menyatakan bahwa kegiatan itu akan dilakukan pihak lembaga Sinuhun PB XIII beda hari, yaitu Minggu (26/1) sore. Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa sudah menyarankan agar tidak perlu mengadakan acara kirab, mengingat kondisi kesehatan Sinuhun dan kondisi kereta Kiai Garuda Kencana juga mengkhawatirkan.
Namun, lanjutnya, pihak Sinuhun telah menggelar rapat sendiri dan lebih sekali di luar sepengetahuan jajaran Bebadan Kabinet 2004, yang mungkin tetap memutuskan bersikeras menggelar kirab menggunakan kereta berkuda pusaka kraton. Pihak bebadan tidak mengikuti rapat itu, karena Bebadan apapun yang ada di lembaga Sinuhun, sudah dinyatakan tidak berlaku.
“Iya ‘kan?. Sejak ada putusan MA, semua elemen dan Bebadan bentukan (lembaga) Sinuhun ‘kan sudah tidak berlaku. Semua kewenangan ada di Lembaga Dewan Adat (LDA). Tetapi, mereka ngotot, termasuk ingin mengadakan kirab. Gusti Moeng ngendika tidak akan ikut. Bebadan kabinet beberapa kali rapat, tetapi pihak Sinuhun yang diundang tak ada yang datang,” tunjuknya. (won-i1)
